Bawaslu NTB Perketat Pengawasan di 1.539 TPS Rawan

0
Ketua Bawaslu Provinsi NTB bersama anggota menyampaikan hasil pengawasan pemilu 2024 dan hasil identifikasi TPS rawan.(Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Bawaslu Provinsi NTB telah melakukan pemetaan terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masuk kategori rawan terjadi pelanggaran. Dari total 16.243 TPS di seluruh NTB, Bawaslu mengidentifikasi ada 1.539 TPS yang masuk kategori rawan terjadinya pelanggaran pada pemilu 2024.

“Hasil pemetaan kerawanan TPS pemilu 2024 di 10 kabupaten/kota Provinsi NTB. Ada sebanyak 1.539 TPS berpotensi rawan dan dapat mengganggu atau menghambat proses kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024,” ungkap anggota Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri pada Senin, 12 Februari 2024.

Dijelaskan bahwa penentuan kerawanan TPS tersebut dilakukan dengan merujuk pada 7 variabel dan 22 indikator. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, DPK, dan KPPS di luar domisili). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan dan/atau intimidasi). Ketiga, kampanye (politik uang dan/atau ujaran kebencian di sekitar TPS). Keempat, netralitas (penyelenggara, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa).

Kelima, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, tertukar, dan/atau keterlambatan). Keenam, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/perusahaan, dekat dengan posko/ rumah tim kampanye peserta pemilu, dan/atau lokasi khusus). Ketujuh, jaringan listrik dan internet.

“Kami menginstruksikan jajaran pengawas Desa/Kelurahan dan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan identifikasi TPS Rawan dimasing-masing Desa/Kelurahan.  Dimana proses pengambilan data TPS Rawan tersebut dilakukan selama 6 hari dari tanggal 3 sampai dengan 8 februari 2024,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Hasan, dengan teridentifikasinya TPS rawan tersebut bisa menjadi bahan bagi bagi Bawaslu sendiri, KPU, Peserta Pemilu, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilu, media dan seluruh masyarakat untuk memitigasi agar pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar tanpa gangguan dan hambatan.

“Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan dengan melakukan, pertama apel siaga patroli pengawasan, Patroli pengawasan di wilayah TPS rawan , Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait , Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, Membuat himbauan ke jajaran KPU, Peserta Pemilu, Pemerintah Daerah, dan menyediakan posko dan call center pengaduan masyarakat di setiap level,” ungkapnya.

Dengan data TPS rawan tersebut, Bawaslu juga memberikan rekomendasi kepada KPU beserta jajarannya untuk melakukan langkah-langkah mitigasi. Seperti melakukan antisipasi kerawanan, berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya.

“Untuk melakukan pencegahan terhadap
kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS rawan tadi, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet. Kami sudah sampai data ini ke KPU untuk diperhatikan,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah anggota KPU Provinsi NTB, Agus Hilman mengapresiasi langkah Bawaslu yang melakukan pemetaan terhadap TPS rawan tersebut. Tentu hal itu akan sangat membantu KPU dalam memitigasi potensi pelanggaran pada TPS tertentu, sehingga potensi pelanggarannya bisa lebih cepat diminimalisir.

“Kita apresiasi upaya Bawaslu terkait pemetaan TPS rawan. Tapi kami pada Prinsipnya secara keseluruhan semua TPS adalah rawan, karena kami adalah mengelola kontestasi. Cuma mungkin pemetaan Bawaslu ini mengkategorikan TPS dengan kerawanan tinggi, sedang dan ringan,” katanya.

Disebutkan Hilman bahwa pihaknya terus melakukan upaya-upaya dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik, lancar dan berintegritas. Salah satu upaya yakni dengan memberikan pembekalan bimbingan teknis kepada anggota KPPS yang sudah dilantik.

“Kita sudah rekrut anggota KPPS sebanyak 113.701 orang, dari seluruhnya mungkin 80 persen orang baru, dan itu bagi kami adalah kerawanan. Sehingga kami melakukan Bintek, dan belum lagi tantangan yang lain, bukan hanya soal tekhnik kepemiluan,” pungkasnya. (ndi)