Bawaslu Lobar Tegaskan Jerat Pidana bagi Pelaku Serangan Fajar

0
Tim Bawaslu bersama Panwaslu dan Pemda turun menertibkan APK di masa tenang jelang pencoblosan tanggal 14 Februari nanti.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Memasuki masa tenang Pemilu 2024 jelang pencoblosan tanggal 14 Februari, pihak Bawaslu Lombok Barat mewanti-wanti praktek money politics yang sering disebut dengan serangan fajar. Bagi pelaku baik partai dan caleg peserta Pemilu yang terbukti melakukan serangan pajar bisa dijerat Tipilu dengan ancaman dua tahun kurungan penjara dan denda Rp24  juta.

Selain mengantisipasi serangan fajar, Bawaslu juga mengerahkan pasukannya untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang secara liar di jalan-jalan protokol, gang-gang hingga daerah pelosok. Hampir puluhan ribu APK yang sudah ditertibkan oleh tim Bawaslu di semua tingkatan. “Money politic pada masa tenang diataur dalam Pasal 523 ayat 2 dan 523 ayat 3, money politics pada masa pungut hitung itu masuk kategori tipilu. Sama ancamannya 2 tahun dan denda Rp24 juta,” tegas ketua Bawaslu Lobar Rizal Umami, Senin, 12 Februari 2024.

Dijelaskan, pihaknya sudah mensosialisasikan dan mengimbau para Pihak terkait soal ancaman Tipilu terhadap Money politik ini. Pihaknya pun telah menginstruksikan kepada jajaran di bawah untuk turun memantau praktek-praktek semacam ini. Lebih lanjut terkait penertiban APK, pihaknya sudah menerbitkan hampir puluhnan ribu yang tersebar di seluruh Lobar. Seharusnya penertiban APK ini dilakukan oleh tim sukses, namun timses justru tidak bergerak. “Kami bersama Pemda yang menurunkan puluhan ribuan APK yang terpasang,”jelasnya.

Pihaknya juga sudah menyurati para pengusaha advertising untuk sementara menurunkan iklan atau baliho peserta pemilu yang terpasang di papan reklame berbayar. “Hari ini kita menyisir sisa yang kemarin itu, kita sudah melakukan (penurunan) di jalan protokol, kemudian teman-teman kecamatan (Panwascam) menyisir di jalan-jalan dusun dan desa,”  terang Ketua Bawaslu ini.

Menurutnya untuk beberapa Baliho yang terpasang di jalan besar dan papan reklame maupun di tempat berbayar, membutuhkan waktu penurunan karena membutuhkan alat. Namun ia memastikan seluruh APK itu akan besih paling telah sehari sebelum pemungutan suara berlangsung.

“Karena itu butuh alat, tapi hari ini saya lihat sudah mulai diturunkan,” jelasnya.

Rizal menegaskan penurunan APK itu berlaku juga untuk baliho para anggota DPR yang berstatus Caleg. Maski di baliho itu tak menyuarakan seruan memilih, namun karena status yang bersangkutan merupakan Caleg maka tetap akan ditertibkan selama masa tenang tersebut.

“Kita sudah sudah koordinasi dengan advertisingnya untuk diturunkan. Walaupun dia mewakili institusinya tapi karena dia identitasnya sebagai calon makanya kami minta advertisingnya untuk turunkan melalui Disperkim,” tegasnya. Menurutnya dihari kedua itu Bawaslu bersama dengan Satpol PP dan Dinas Perkim turun menyasar wilayah kawasan Wisata Batulayar-Senggigi. Hingga ke dalam pelosok desa maupun dusun. Pihaknya bersyukur upaya penertiban itu mendapat dukungan dari Pemda Lobar. “Kami komitmen sehari sebelum hari pencoblosan kami akan bersihakan,” ucapnya.

Saat disinggung malasnya pihak Tim Sukses peserta pemilu menurunkan sendiri APK yang dipasang, Rizal hanya bisa tersenyum. Namun ia mengatakan pihaknya sudah lebih dahulu menanyakan kepada caleg yang bersangkutan untuk kesiapan penurunan APKnya sendiri. “Kalau mereka tidak siap, kami yang turun. Karena kami harapkan dihari tenang ini dipergunakan untuk penanganan,” imbuhnya. Lantas bagaimana dengan APK yang sudah ditertibkan? Rizal mengatakan APK itu dibawa langsung oleh pihak Satpol PP dan Disperkim.

“Kemungkinan akan kita musnahkan karena kalau kita kembalikan tidak dipakai lagi,” pungkasnya. (her)