Bawaslu KSB akan Dalami Dugaan Guru Joki Politik Uang

0
Ilustrasi Uang

Taliwang (Suara NTB) – Dugaan adanya oknum guru di SMAN 1 Jereweh yang menjadi joki politik uang di lingkungan sekolah akan didalami oleh pihak Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat.

Komisioner Bawaslu KSB, Nurhidayati Arifah mengatakan, pihaknya telah menerima laporan hasil penelusuran atas kasus tersebut oleh Panwas Kecamatan Jereweh. Selanjutnya laporan tersebut akan didalami bersama di Sentra Penegakan Hukum Pemilu (Gakumdu).

“Tadi Panwascam Jereweh sudah menyampaikan ke kami hasilnya. Memang belum saya baca, tapi nanti malam bersama Gakumdu akan kita teliti lebih dalam,” kata Nurhidayati, Senin, 12 Februari 2024.

Ia menjelaskan, jika pembahasan tahap pertama nanti ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang mengarah pada tindakan pidana pemilu (Tipilu). Maka temuan tersebut akan terus ditinsaklanjuti ke tahap penyidikan. “Untuk sekarang kita belum bisa menyimpulkan apakah itu pelanggaran atau tidak. Tapi yang jelas kita akan menanganinya segera,” janjinya.

Selain dugaan praktik politik uang di SMAN 1 Jereweh. Ada informasi terbaru kasus yang sama pula terjadi di desa Labuhan Lalar, kecamatan Taliwang. Yayaq sapaan akrab Nurhidayati mengaku, kasus itu sementara ini masih berupa informasi dan Panwascam setempat sedang turun melakukan penelusuran. “Kita tunggu juga Panwascam seperti apa hasil penelusurannya,” sebutnya.

Selanjutnya Yayaq mengatakan, memasuki hari tenang jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang, kegiatan pengawasan lapangan semakin dimaksimalkan pihaknya. Bahkan untuk memudahkan pelaporan masyarakat terhadap setiap bentuk pelanggaran Bawaslu KSB mengaktifkan Posko pengaduan di tiap tingkatan secara non stop.

“Posko layanan pengaduan kami buka selama 3 kali 24 jam selama masa tenang ini. Jadi kalau masyarakat menemukan ada pelanggaran, kapan pun itu, datang saja melaporkan ke kami. Bisa ke Panwascam atau langsung ke kantor Bawaslu,” sarannya.

Berikutnya Yayaq menamabhkan, berbagai bentuk kecurangan di masa tenang seperti saat ini berpotensi terjadi. Terutama praktik politik uang yang tujuannya mengarahkan masyarakat memilih calon tertentu. “Kami sudah sangat maksimal menutup celah-celah pelanggaran itu. Tapi kami terbatas. Karena itu kami berharap partisipasi masyarakat untuk membantu proses pengawasan ini,” imbau Kordiv Penindakan Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu KSB ini. (bug)