91 TPS di NTB ’’Blank Spot’’, TPS Terdampak Bencana Dipindahkan

0
M. Khuwailid (Suara NTB/ham)

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan presiden (pilpres), pemilihan anggota legislatif dan DPD RI tinggal sehari. Berbagai macam persiapan dilakukan pemerintah dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Sejak Minggu, 11 Februari 2024 distribusi logistik sudah dilakukan, khususnya ke wilayah terpencil dan harus menggunakan penyeberangan laut. Sementara wilayah yang mudah dijangkau, seperti Kota Mataram distribusi logistik  dilakukan sehari sebelum pemungutan suara dilakukan.

Ketua KPU Provinsi NTB M. Khuwailid, S.Ag., M.H., mengungkapkan dalam pelaksanaan pemilu ini KPU dihadapkan dengan masih adanya wilayah yang belum dijangkau sinyal telekomunikasi atau blank spot. Dari data yang dimiliki KPU NTB, sebanyak 91 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di NTB blank spot dan 721 TPS yang memiliki sinyal telekomunikasi yang lemah.

‘’Ada TPS kita yang rawan dalam kondisi jaringan. Karena kenapa kita masukkan kategori jaringan, karena itu menyangkut penggunaan aplikasi KPU dalam melakukan Sirekap. Jadi yang ada 91 titik TPS yang tidak ada sinyal sama sekali. Blank spot. Kemudian ada 721, yaitu TPS yang sinyal lemah. Jaringan dalam posisi lemah, kalau kita hitung dengan jumlah dokumen atau giga yang akan digunakan untuk mengirim dokumen itu, kemudian menjadi lelet,’’ ujarnya saat ditemui usai Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTB  bersama Bupati/Walikota Se-NTB dan Instansi tekait Pemilu Tahun 2024 di Pendopo Tengah, Senin, 12 Februari 2024.

Untuk itu, pihaknya sudah antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Salah satu solusinya, ujarnya, petugas KPPS mengambil menggunakan kamera di aplikasi Sirekap. Setelah itu, petugas akan mencari titik di mana sinyal bisa mengirim data di KPPS.

‘’Termasuk di blank spot sama juga, KPPS hanya memoto menggunakan aplikasi Sirekap. Bukan dengan foto biasa. Foto kamera ada dalam aplikasi Sirekap,’’ tambahnya.

 Selain rawan dari kondisi jaringan, ujar mantan Ketua Bawaslu Provinsi NTB ini, pihaknya juga mengantisipasi jalur distribusi rawan yang tersebar di 10 kabupaten kota. Diakuinya, di beberapa wilayah di NTB, akibat keadaan alamnya tak dapat dihindari, ada kesulitan kita di jalur atau alat angkut saat melakukan distribusi logistik.

Khuwailid mencontohkan, distribusi di Kabupaten Sumbawa yang paling banyak titik TPS yang berada di wilayah yang sulit dijangkau. ‘’Seperti ke Lunyuk dan wilayah yang tidak ada aspalnya ditambah cuaca yang ekstrem itu menambah prediksi kita atas kerawanan distribusi. Tapi atas kerjasama semua pihak masih bisa sampai ke titik tujuan distribusi,’’ ujarnya.

Begitu juga saat distribusi logistik  menggunakan jalur transportasi air itu ada beberapa TPS yang harus dilayani,  seperti di Kabupaten Bima, yakni di Kecamatan Langgudu ada beberapa TPS. Termasuk di Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa dan Kabupaten Lombok Utara.

‘’Itu membutuhkan transportasi yang memadai. Jadi kalau hanya satu atau dua kotak bisa menggunakan perahu ketingting. Tapi ini dengan kapasitas tertentu di satu TPS harus mengangkut lima kotak. Kemudian 4 bilik per TPS. Ada juga logistik di luar kotak. Secara muatan di luar jenis angkutan itu harus kami sesuaikan. Kita sudah koordinasi dengan teman-teman di Polda, TNI, Dishub terkait dengan kendala yang kita alami dalam distribusi,’’ terangnya.

Sementara terkait dampak bencana banjir di Sumbawa dan Kabupaten Bima, Khuwailid menegaskan untuk melakukan pemindahan TPS yang sebelumnya terjadi banjir ke lokasi yang tidak terjadi banjir. ‘’Ini sebagai satu langkah mitigasi ketika hari H terjadi hujan dan bisa mengganggu proses pemungutan suara. Kita hanya mindah titik TPS dan pemilih tetap dalam wilayah itu dengan memilih lokasi yang memungkinkan tidak kena banjir,’’ ujarnya.

Menurutnya, dari data yang dimiliki di Kabupaten Sumbawa potensi terjadi pemindahan TPS di lima kelurahan, meski tidak semua TPS harus dipindah. Sementara di Kota Bima, ada beberapa TPS yang harus dipindah ke lokasi yang tidak berpotensi terjadi banjir. (ham)