Tahun 2023, Rp1,171 Triliun Lebih Bansos Program Sembako Masuk NTB, Dr. Aka : Berperan Besar Turunkan Angka Kemiskinan, Pencegahan Stunting dan Tahan Laju Inflasi

0

Mataram (Suara NTB) – Bantuan Sosial (Bansos) Program Sembako yang awalnya merupakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) dalam upaya untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi. Program BPNT telah dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun 2017.

Pada Tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan lagi menjadi program sembako. Program sembako bertujuan memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur saja seperti pada program BPNT.

Hal ini sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memberikan akses kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya dan sebagai upaya pencegahan stunting, sekaligus menahan laju inflasi di daerah.

Pendamping sosial saat melakukan konsolidasi untuk verifikasi, validasi dan perbaikan data di lapangan

Bantuan Sosial Sembako ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang tahun 2023 mencapai Rp. 1.171.725.400.000 (Satu Triliun seratus tujuhpuluh satu milyar tujuh ratus duapuluh lima juta empat ratus ribu rupiah), merupakan bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat melalui  Kementerian Sosial RI.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, SH., MH menjelaskan, bahwa kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako masing-masing Kabupaten / Kota merupakan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI  yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Indeks Bantuan Sosial program sembako sebesar Rp. 200.000/bulan / KPM yang diberikan selama 12 bulan yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing KPM sesuai periode penyaluran.

Proses pencairan bantuan sosial program sembako sama dengan Program Keluarga Harapan (PKH)  yang dicairkan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/buku tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan melalui PT. Pos Indonesia menggunakan undangan atau disebut danome. Program sembako melalui BRI dicairkan per dua bulan sekali dan melalui PT. POS Indonesia per Triwulan jelasnya

Lebih lanjut Dr. AKA sapaan akrab Kadis Sosial NTB ini menyebutkan bahwa data salur Kabupaten/Kota dapat dirincikan sesuai periode pencairan antara lain :

Periode Januari – Februari sebanyak sebanyak 473.507 KPM selama 2 bulan dengan nominal Rp. 189.402.800.000, dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten Bima 44.441 KPM dengan nominal Rp. 17.776.400.000, Kabupaten Dompu 19.809 KPM dengan Nominal Rp. 7.923.600.000, Kota Bima 12.480 KPM dengan nominal Rp. 4.992.000.000, Kota Mataram 29.673 KPM dengan nominal Rp. 11.869.200.000, Kabupaten Lobar 69.018 KPM dengan nominal Rp. 27.607.200.000, Kabupaten Loteng 124.053 KPM dengan nominal Rp. 49.621.200.000, Kabupaten Lotim 104.490 KPM dengan nominal Rp. 41.796.000.000, Kabupaten Lombok Utara Rp. 25.858 dengan nominal Rp. 10.343.200.000, Kabupaten Sumbawa 33.660 KPM dengan nominal Rp.13.464.000.000 dan Kabupaten Sumbawa Barat 10.025 dengan nominal Rp. 4.010.000.000.

Periode Maret – April  sebanyak sebanyak 497.403 KPM  dengan nominal Rp. 198.961.200.000,- dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten Bima 46.083 KPM dengan nominal Rp. 18.433.200.000,- Kabupaten  Dompu 21.083 KPM dengan nominal Rp. 8.433.200.000,- Kota Bima 12.628 KPM dengan nominal Rp. 5.051.200.000,- Kota Mataram 37.481 KPM dengan nominal Rp. 14.992.400.000,- Kabupaten Lobar 72.152 KPM dengan nominal Rp. 28.860.800.000,- Kabupaten Loteng 124.689 KPM dengan nominal Rp. 49.875.600.000,- Kabupaten Lotim 108.679 KPM dengan nominal Rp. 43.471.600.000,- Kabupaten Lombok Utara Rp. 27.211 dengan nominal Rp. 10.884.400.000, Kabupaten Sumbawa 36.430 KPM dengan nominal Rp.14.572.000.000,- dan Kabupaten Sumbawa Barat 10.967 dengan nominal Rp. 4.386.800.000,-

Periode Mei – Juni  sebanyak sebanyak 493.983 KPM  dengan nominal Rp. 197.593200.000,- dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten Bima 44.674 KPM dengan nominal Rp. 17.869.600.000,-  Kabupaten Dompu 21.211 KPM dengan nominal Rp. 8.484.400.000,-  Kota Bima 12.402 KPM dengan nominal Rp. 4.960.800.000,-  Kota Mataram 37.426 KPM dengan nominal Rp. 14.970.400.000,- Kabupaten Lobar 72.401 KPM dengan nominal Rp. 28.960.400.000, Kabupaten Loteng 124.867 KPM dengan nominal Rp. 49.946.800.000,- Kabupaten Lotim 107.279 KPM dengan nominal Rp. 42.911.600.000, Kabupaten Lombok Utara Rp. 26.861 dengan nominal Rp. 10.744.400.000,- Kabupaten Sumbawa 36.008 KPM dengan nominal Rp.14.403.200.000 dan Kabupaten Sumbawa Barat 10.854 dengan nominal Rp. 4.341.600.000,-

Periode Juli – Agustus  sebanyak sebanyak 470.797 KPM  dengan nominal Rp. 188.318.800.000,- dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten Bima 23.509 KPM dengan nominal Rp. 9.403.600.000, Kabupaten Dompu 21.376 KPM dengan nominal Rp. 8.550.400.000,- Kota Bima 12.397 KPM dengan nominal Rp. 4.958.800.000, Kota Mataram 29.893 KPM dengan nominal Rp. 11.957.200.000,- Kabupaten Lobar 72.796 KPM dengan nominal Rp. 29.118.400.000, Kabupaten Loteng 125.596 KPM dengan nominal Rp. 50.238.400.000, Kabupaten Lotim 111.415 KPM dengan nominal Rp. 44.566.000.000,- Kabupaten Lombok Utara Rp. 26.709 dengan nominal Rp. 10.683.600.000, Kabupaten Sumbawa 36.285 KPM dengan nominal Rp.14.514.000.000 dan Kabupaten Sumbawa Barat 10.821 dengan nominal Rp. 4.328.400.000,-

Periode September – Oktober  sebanyak sebanyak 495.059 KPM  dengan nominal Rp. 198.023.600.000,- dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten Bima 45.400 KPM dengan nominal Rp. 18.160.000.000, Kab. Dompu 21.514 KPM dengan nominal Rp. 8.605.600.000, Kota Bima 12.333 KPM dengan nominal Rp. 4.933.200.000, Kota Mataram 30.017 KPM dengan nominal Rp. 12.006.800.000,- Kabupaten Lobar 73.355 KPM dengan nominal Rp. 29.342.000.000,-  Kabupaten Loteng 125.470 KPM dengan nominal Rp. 50.188.000.000,- Kabupaten Lotim 112.950 KPM dengan nominal Rp. 45.180.000.000,- Kabupaten Lombok Utara Rp. 26.785 dengan nominal Rp. 10.714.000.000, Kabupaten Sumbawa 36.424 KPM dengan nominal Rp.14.569.600.000,- dan Kabupaten Sumbawa Barat 10.811 dengan nominal Rp. 4.324.400.00,-.

Periode November – Desember  sebanyak sebanyak 498.564 KPM  dengan nominal Rp. 199.452.600.000,- dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten Bima 45.485 KPM dengan nominal Rp. 18.194.000.000,-  Kabupaten Dompu 21.607 KPM dengan nominal Rp. 8.642.800.000, Kota Bima 12.364 KPM dengan nominal Rp. 4.945.600.000, Kota Mataram 30.367 KPM dengan nominal Rp. 12.146.800.000,- Kabupaten Lobar 73.687 KPM dengan nominal Rp. 29.474.800.000,-  Kabupaten Loteng 126.563 KPM dengan nominal Rp. 50.625.200.000, Kabupaten Lotim 114.190 KPM dengan nominal Rp. 45.676.000.000,- Kabupaten Lombok Utara Rp. 26.884 dengan nominal Rp. 10.753.600.000,- Kabupaten Sumbawa 36.562 KPM dengan nominal Rp.14.624.800.000,- dan Kabupaten Sumbawa Barat  10.855 dengan nominal Rp. 4.342.000.000,-

Dr. Aka mengatakan, proses pencairan bantuan sosial program sembako baik melalui BRI maupun PT. Pos Indonesia masih terdapat beberapa kendala ataupun persoalan dilapangan seperti, BNBA Data KPM sudah tidak bisa di download oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, penerima bantuan meninggal dengan KK tunggal, pindah alamat, KPM menjadi Buruh Migran, Bank penyalur tidak menyampaikan data KPM yang belum melakukan transaksi, KPM baru tidak mengetahui dirinya mendapatkan bantuan.

Dari persoalan-persoalan dilapangan ini, Dinas Sosial Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota agar menginstruksikan pendamping sosial (TKSK dan PSM) melakukan pendampingan kepada KPM yang mengalami permasalahan pencairan di Bank penyalur, mengusulkan untuk segera mengganti penerima meninggal yang ber KK tunggal dan pindah alamat, berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Lurah untuk mengecek KPM yang belum melakukan transaksi oleh Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan.

Menyadari kemampuan keuangan daerah yang minim dan program penanganan kemiskinan di Dinas Sosial anggarannya tidak lah cukup, maka untuk tahun 2024, Dinas Sosial Provinsi NTB bersama-sama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-NTB, dan para pendamping sosial terus melakukan konsolidasi untuk verifikasi, validasi dan perbaikan data. Sehingga keluarga penerima manfaat semakin tepat sasaran, dan kuota untuk NTB terus bertambah sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di NTB.

“Penguatan perbaikan data dari tingkat desa harus terus dilakukan secara bersama-sama yang disuport oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, karena ikhtiar bersama ini akan menjamin masyarakat miskin kita di NTB mendapatkan hak nya menerima perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah,” pungkas Dr. Aka.(ris)