Minggu Pertama Februari, IPH NTB di Kelompok Empat Besar Terendah Nasional

0
Pj. Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi dan  Kepala Biro Perekonomian Setda NTB H. Wirajaya Kusuma memberikan keterangan, Senin, 5 Februari 2024. (Suara NTB/ham)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)  dan TPID Kabupaten/Kota terus berupaya mengendalikan inflasi di daerah ini. Hasilnya seperti terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual di Pendopo Timur, Senin, 5 Februari 2024, jika IPH (Indeks Perkembangan Harga) NTB berada di kelompok empat besar terendah secara nasional.

Dalam mengendalikan inflasi ini, Pemprov NTB menggunakan strategi 4 K. Pertama, menjaga ketersediaan stok pangan, menjamin keterjangkauan harga pangan, menjamin kelancaran distribusi rantai pasok pangan dan komunikasi yang efektif melalui edukasi belanja bijak, penyampaian informasi harga pangan melalui media elektronik dan media sosial (medsos).

Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Drs. H. Wirajaya Kusuma, M.H., usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual di Pendopo Timur, Senin, 5 Februari 2024, menjelaskan, jika IPH (Indeks Perkembangan Harga) NTB berada di kelompok 4 besar terendah secara nasional.

‘’IPH ini tiap minggunya dirilis.  Dan alhamdulillah pada minggu pertama bulan Februari 2024 ini, IPH NTB berada pada kelompok empat besar terendah secara nasional di angka -6,24 persen. IPH Ini merupakan proxy untuk inflasi ke depannya,’’ terangnya.

Menurutnya, secara perkembangan harga bergejolak, relatif terkendali dengan baik, karena ketersediaan bahan pokoknya. Sedangkan angka inflasi tahunan (yoy) januari 2024  sebesar 2,87 persen. angka inflasi NTB ini masih dalam target inflasi nasional sebesar 2,5 plus minus 1 persen. Ke depan kebijakan terkait dengan inflasi harga bergejolak (kelompok volatile foods) akan terus diintervensi agar tetap terkendali,’’ ujarnya.

Dijelaskannya, IPH merupakan pencatatan harga komoditas dari masing-masing kabupaten/kota yang tidak termasuk Indeks Harga Konsumen (IHK). Dari masing-masing Dinas Perdagangan menyampaikan Sp2KP (Sistem Pencatatan Pasar dan Komoditas Pangan) ke Kementerian Perdagangan, kemudian BPS yang mengambil data untuk dirilis menjadi angka IPH.

Pj Gubernur juga mengakui, ada warning bagi seluruh daerah di Indnesia terkait ada kecenderungan harga beras yang naik. ‘’Kita di NTB sebagai penghasil beras, penopang pangan nasional tentu berusaha melakukan pengendalian, sehingga konsumen terjamin. Kami pun TPID konsolidasi dengan melakukan gerakan pasar murah (GPM). OPD terus melakukan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Murah terus diintensifkan. Setiap Jumat Salam menu kita memang seperti itu, Dinas Perdagangan, DKP, melakukan kegiatan GPM dan OPM,’’ terangnya.

Begitu juga jelang puasa Ramadhan, OPM terus digencarkan , karena potensi terjadi inflasi cukup tinggi. Dalam hal ini, pemerintah daerah hadir melakukan pengawalan dengan melakukan pengendalian. ‘’Penetrasinya adalah dengan GPM dan OPM tadi kita gencarkan. Termasuk bantuan pangan (bapang) dan sebagainya. Jika dalam kondisi tertentu, BTT (Bantuan Tidak Terduga) Pemprov NTB siap digelontorkan.  Tadi dalam rapat. Setiap kita mengikuti rakor pengendalian inflasi  secara internal di NTB kita manfaatkan untuk koordinasi,’’ tambahnya.

Pihaknya juga mengantisipasi ketersediaan daging dan telur. Pihaknya melakukan konsolidasi mulai dari hulu, terutama pengawasan masuknya daging-dagingdari lua daerah. ‘’Kita tidak ingin petani, peternak kita dirugikan. Balancing. Itulah tugas tim pengendali, bukan menekan. Tapi mengendalikan,’’ tegasnya. (ham)