Dana Kelurahan dari Pusat, Pemkot Seperti Anak Tiri

0
I Made Putu Sudarsana. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah kelurahan serasa dianaktirikan. Pasalnya, Pemerintah pusat empat tahun berturut-turut nihil menggelontorkan dana kelurahan. Padahal dana kelurahan dinilai memiliki manfaat untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, Drs. I Made Putu Sudarsana mengatakan, dana kelurahan berkali-kali digaungkan oleh Walikota Mataram H. Mohan Roliskana pada pertemuan atau rapat bersama pemerintah pusat supaya menggelontorkan kembali dana kelurahan seperti tahun 2018 dan 2019. Pemkot Mataram merasa dana kelurahan yang diberikan secara langsung sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat di kelurahan. “Sampai saat ini, dana kelurahan inklud masuk dalam DAU, saya tidak paham,” kata Putu.

Menurutnya, tidak hanya desa menerima dana desa, tetapi kelurahan juga perlu mendapatkan dukungan anggaran karena di kelurahan juga ada masyarakat yang membutuhkan percepatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Pemkot Mataram berharap dukungan anggaran tidak hanya diberikan kepada pemerintah desa, melainkan juga diberikan kepada pemerintah kelurahan.

Pemerintah kota diakui memiliki kemandirian, tetapi butuh percepatan karena masyarakat kota memiliki persoalan sendiri yang sangat kompleks. “Jadi butuh sentuhan dengan dana itu untuk percepatan,” terangnya.

Permasalahan kompleks di perkotaan seperti sampah menjadi persoalan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini tidak bisa diabaikan sehingga dana kelurahan dibutuhkan.

Jika dinilai kelurahan memiliki pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar dibandingkan kabupaten, dinilai bukan menjadi patokan. Beberapa kabupaten sebut Putu, memiliki sumber pendapatan asli daerah yang lebih besar dibandingkan perkotaan.

Pemerintah pusat jangan menganaktirikan perkotaan karena kompleksitas masalahnya juga tinggi. “Jadi butuh sentuhan dari pusat tidak hanya di desa tetapi di perkotaan juga perlu pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Di satu sisi diakui Putu, pemerintah pusat menganggap perkotaan lebih maju dibandingkan perkotaan, tetapi permasalahan perkotaan lebih kompleks dan butuh penanganan serta solusi penganggaran yang besar. (cem)