Appraisal Aset di Kawasan The Mandalika, Loteng Gandeng KPKNL Mataram

0
Bupati Loteng H.L. Pathul Bahri,  bersama Dirut ITDC Ari Respati menandatangani MoU rencana pengelolaan aset daerah di kawasan The Mandalika, pekan kemarin. (Suara NTB/ist)

Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memutuskan menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram, untuk melakukan appraisal (penaksiran nilai) terhadap aset-aset daerah yang ada di kawasan The Mandalika. Tujuannya menentukan nilai aset daerah, terutama aset berupa tanah. Besaran nilai aset tersebut nanti akan menjadi dasar dalam menentukan skema dan pola kerjasama pengelolaan asset daerah dengan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Namun sebelum itu, ungkap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman PN., kepada Suara NTB, Sabtu, 3 Februari 2024, pihaknya melakukan pengukuran ulang luas aset daerah yang ada dengan melibatkan instansi terkait.

Hal itu sesuai dengan permintaan dari pihak KPKNL Mataram supaya memudahkan proses appraisal nantinya. “Data awalnya luas lahan aset daerah sekitar 9 hektar. Tapi untuk memastikan luasnya, kita lakukan pengukuran kembali,” jelasnya.

Proses pengukuran sudah dilakukan pada Rabu pekan kemarin. Namun seperti apa hasilnya, ia belum bersedia mengungkapkannya. “Belum bisa diekspose dulu. Karena masih melengkapi dengan bukti-bukti lain serta berita acara,” imbuhnya.

Selain hasil pengukuran luas lahan, pihak KPKNL Mataram juga meminta beberapa dokumen pendukung lainnya. Di antaranya dokumen soal status aset, basis data serta data perolehan aset daerah tersebut. Dan, semua itu saat ini tengah diupayakan untuk dilengkapi, agar proses appraisal bisa segera dilakukan.

Disinggung pola kerjasama aset daerah itu nantinya, Arman – sapaan akrab Kepala BKAD Loteng ini, mengaku ada beberapa skema yang tengah dipertimbangkan, mulai dari sewa, pinjam pakai maupun bangun guna serah, bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur atau skema lainnya yang dipebolehkan secara undang-undang.

“Skema mana yang paling memungkinkan? Semua memungkinkan. Selama itu memenuhi ketentuan  perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.  (kir)