Tunggakan Retribusi Parkir, Jukir Nakal akan Ditindak Tegas

0

Mataram (Suara NTB) – Tunggakan retribusi parkir masih menumpuk. Pelibatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram belum memberikan efek jera bagi juru parkir (jukir). Tindakan tegas dinilai akan efektif agar tidak ada peluang bagi jukir untuk menggembosi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin mengaku, progres tunggakan retribusi parkir belum diketahui secara detail tetapi informasinya kasus ini diserahkan penyidik pegawai negeri sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram untuk menagih jukir tersebut. “Saya belum tahu seperti apa progresnya,” kata Zulkarwin.

Secara keseluruhan tunggakan retribusi parkir mencapai Rp799,1 juta lebih sejak tahun 2022 dan 2023. Setelah dilakukan penghitungan ulang terdapat pengurangan sekira Rp25,9 juta. Sementara, jukir yang telah menyetor ke kas daerah sampai 16 Januari 2024 sejumlah Rp35,3 juta.

Menurut mantan Camat Selaparang ini, penagihan tunggakan parkir tidak bisa secara frontal tetapi perlu dilihat permasalahannya sehingga dirumuskan bersama-sama sebelum mengambil tindakan-tindakan lainnya.

Kendati demikian, apabila jukir tetap membandel alias tidak kooperatif padahal telah dilakukan upaya pemanggilan dan lain sebagainya. Jukir masih nakal dan menunggak akan dilakukan tindakan tegas dengan melibatkan aparat penegak hukum.

Sikap tidak kooperatif jukir dan terus menunggak diduga sebagai upaya mereka menggembosi pendapatan asli daerah. “Kalau ada tunggakan kita akan tindak tegas melibatkan APH,” tegasnya.

Disatu sisi, Zulkarwin mengatakan, penataan dan pengelolaan parkir yang telah berjalan melalui aplikasi Sijukir akan dilanjutkan karena dianggap berjalan dengan baik atau on the track. Sistem pembayaran non tunai akan dioptimalkan untuk mencegah kebocoran atau digembosinya pendapatan asli daerah oleh oknum tertentu. Ketiga, menggandeng aparat penegak hukum untuk menertibkan juru parkir nakal. “Kalau jukir liar akan kita tekan. Jukir liar ini berbeda dengan jukir nakal,” kata Zulkarwin.

Sebagai tahap awal sebelum melakukan tiga hal tersebut, ia akan mengumpulkan dan berkoordinasi kembali dengan seluruh pegawai di Dinas Perhubungan untuk mengetahui perkembangan atau situasi di lapangan untuk merumuskan bersama-sama untuk membentuk tim yang solid.

Ia mengakui, pengelolaan parkir ini selalu menjadi perhatian karena menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Indikasi bos alias preman parkir menjadi pekerjaan berat dan hingga kini belum bisa dituntaskan.

Bos parkir ini terindikasi saat masa kepemimpinan Drs. Muh. Saleh. Adanya jukir utama, jukir pembantu dan lain sebagainya. Pola dibangun dengan mendaftarkan semua jukir di wilayah tersebut.

Hal ini akan dicek kembali apakah masih ada praktik-praktik tersebut masih terjadi di juru parkir. “Dari cerita kawan-kawan satu yang terdaftar tetapi tiga orang bekerja. Nanti kita coba identifikasi lagi untuk mengidentifikasi lagi,” ujarnya.

Ia menegaskan, praktik ini tidak ingin dibiarkan supaya tidak menggembosi pendapatan asli daerah. (cem)