Polda NTB Siapkan Pengamanan Ekstra pada TPS Kategori Rawan

0
Abu Bakar (Suara NTB/ris)

Mataram (Suara NTB) – Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan selain dilakukan oleh Bawaslu, hal yang sama juga dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) NTB. Pemetaan tingkat kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tersebut dilakukan Polda dalam rangka menentukan skema pengamanan pada lokasi-lokasi tertentu yang membutuhkan pengaman ekstra.

Kabag Operasional Polda NTB, Kombes Pol Abu Bakar mengungkapkan dari hasil pemetaan kerawan yang dilakukan Polda, disebutkan sebanyak 95 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di NTB berstatus sangat rawan.

‘’Masing-masing wilayah ada, masing-masing kecamatan ada seperti contoh saja di Lombok Barat ada yang dianggap rawan seperti di Sekotong dan Taman Ria Kota Bima,’’ katanya kemarin.

Abu Bakar menjelaskan setidaknya ada tiga kategori TPS berdasarkan kerawanannya. Yakni memiliki riwayat konflik saat Pemilu, lokasi TPS sangat jauh dan hanya ada satu. Demikian juga dengan kerawanan bencana alam. “Kota Mataram, Sumbawa Barat, Sumbawa kemarin Lombok Timur ada tapi sekarang sudah tidak ada,” jelasnya.

Polda NTB pun melakukan pengawasan terhadap kelompok yang dianggap radikal yang berpotensi mengganggun jalannya Pemilu 2024. Untuk pengamanan, Polda NTB menerjunkan 7.385 personel pengamanan. Di tahapan kampanye, 6.000 personel sudah tersebar di lapangan.

Sebelumnya anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri mengatakan bahwa mendekati hari H pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024. Pihaknya juga melakukan pemetaan terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) kategori rawan. Pemetaan TPS rawan tersebut sebagai bentuk identifikasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu yang berpotensi terjadi di tingkat TPS.

Hasan Basri menjelaskan bahwa pemetaan TPS rawan tersebut merupakan instruksi dari Bawaslu RI melalui surat edaran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Identifikasi TPS Rawan pada Pemilu 2024. Pentingnya pemetaan tersebut karena Bawaslu berpandangan, TPS menjadi salah satu lokasi yang potensi terjadinya kecurangan cukup tinggi.

“Ini kita lakukan guna memastikan pengawasan kami tetap ketat sampai akhir. Jangan sampai di setiap tahapan kita gas terus, tapi malah proses akhir di TPS yang merupakan inti dari semua tahapan kami malah kendor,” kata Hasan Basri. (ndi)