Nilainya Rp400 Miliar, SPAM Regional Lombok Dinilai Layak

0
Foto bersama PT. GNE dan PT. Potum usai menyampaikan laporan ke Pj. Gubernur NTB perihal SPAM Regional Lombok. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Setelah digarap sejak tahun 2019 lalu, Emiten Grup Salim, PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) melalui anak usahanya PT Potum Mundi Infranusantara bersama PT. Gerbang NTB Emas (GNE) telah tuntas melakukan FS (feasibility study) SPAM (sistem penyediaan air minum) Regional Lombok.

Berdasarkan hasil FS yang dilakukan, SPAM Regional Lombok ini layak direalisasikan. Dengan estimasi kebutuhan anggarannya sebesar Rp400 Miliar. FS ini sempat tertunda karena pandemi covid-19 sejak tahun 2020. PT. Potum kemudian melanjutkan setelah situasi terkendali.

Hasil FS ini kemudiian disampaikan kepada Pj. Gubernur NTB, Drs. H. Lalu. Gita Ariadi,M.Si, Rabu, 31 Januari 2024. Direktur Utama PT.GNE, perusahaan aneka usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB, Samsul Hadi menyampaikan.

Menurut hasil kajian, SPAM Regional Lombok dinyatakan feasible. Dan PT. Potum sangat tertarik untuk melaksanakan investasi ini.

“PT. Potum sudah siap apapun skemanya. Mau KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), atau B to B (business to business). Mereka juga siap berinvestasi sepenuhnya,” kata Samsul Hadi di Mataram, Jumat, 2 Februari 2024. Estimasi pendanaan sebesar Rp400 miliar berdasarkan perhitungan pada FS akan digunakan untuk menambah pembangunan infrastruktur pasokan air bersih ke Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. PDAM di masing-masing wilayah nantinya akan menjadi mitra.

“Investor yang akan bangun jaringannya. Tinggal dikoneksikan dengan intake PDAM di masing-masing kabupaten/kota untuk suplai air bersih ke rumah tangga,” tambahnya. Samsul Hadi juga menyampaikan hasil FS, sumber airnya nanti berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Meninting dan mata air Ranget di Sesaot Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

“Masih terus dikoordinasikan dengan BWS (Balai Wilayah Sungai) dan PU untuk menanyakan, berapa alokasi air baku yang bisa dimanfaatkan nanti untuk mendukung SPAM Regional,” katanya. Pemprov NTB juga sudah membentuk tim simpul KPBU yang beranggotakan PUPR, Bappeda, dan Biro Adpim yang juga menggodok skema kerjasama yang akan dipilih. Apakah menggunakan skema KPBU, atau B to B.

Jika skema KPBU yang dipilih, tentunya akan ada sharing anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta investor. Atau jika skemanya adalah B to B, maka yang akan melaksanakannya adalah PT. Potum dan PT. GNE sebagai yang ditunjuk oleh Pemprov NTB sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

“Melalui skema KPBU, Kementerian PUPR siap mensupport SPAM Regional Lombok. Sebenarnya ada juga yang mau investasi untuk SPAM Regional Lombok, bisa juga dengan skema KPBU dan B to B, karena melihat potensi masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses air bersih yang layak,” imbuhnya. Tinggal menunggu kebijakan apa yang akan dipilih oleh pemerintah daerah. selanjutnya dapat dilaksanakan. (bul)