REI NTB Minta Kenaikan Tarif BPHTB Ditinjau Ulang

0
H. Heri Susanto. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB meminta ditinjau ulang kenaikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena dianggap memberatkan konsumen. Ketua REI Provinsi NTB, H. Heri Susanto di Mataram, Rabu, 31 Januari 2024 menyampaikan, tahun 2024 ini harga perumahan subsidi ditetapkan naik menjadi sebesar Rp182 juta.

Meskipun harga rumah subsidi naik, namun yang menjadi persoalan saat ini adalah banyak pengembang dan konsumen perumahan tidak bisa melakukan akad KPR karena kenaikan tarif BPHTB. “Banyak yang tidak bisa melakukan akad rumah gara-gara BPHTB sedang bermasalah. Hal ini karena ada aturan baru pajak untuk pajak bumi bangunan (PBB) yang naik menjadi 62 persen. Sebelumnya 0,3 persen menjadi 0,5 persen, kondisi tersebut akan memberatkan masyarakat. Ini yang menjadi fokus perbincangan kami saat ini, ditambah dengan adanya aturan baru itu membuat proses akad (perumahan,red) terhambat,” ujarnya.

Kenaikan tarif BPHTB dan PBB dikeluhkan oleh pengembang anggota-anggota REI NTB menyampaikan keluhan kepada REI NTB soal kesulitan untuk melakukan akad nasabah. Salah satunya laporan diterima dari developer di Lombok Barat, yang isinya meminta bantuan terkait BPHTB yang terkendala sistem.

“Karena untuk pembayaran BPHTB harus melalui persetujuan empat orang petugas atau pejabat pemerintahan. Apabila salah satu dari petugas tidak memberikan persetujuan, maka BPHTB tidak bisa diproses dan tidak bisa dibayarkan. Bahkan mulai dari proses input data sampai dengan persetujuan empat pejabat tersebut jangka waktunya tidak jelas,” tambahnya.

Kendala ini berimplikasi kepada proses akad. Developer diminta membuat buyback garansi, karena akad yang dilakukan dengan PPJB (perjanjian pengikatan jual beli), bukan AJB (akad jual beli). “Kebijakan ini kan mengganggu proses akad, saya berharap ini bisa segera diatasi. Kalau BPHTB belum di acc, otomatis tidak bisa akad. Jadi salah satu syarat notaris meng AJB kan perumahan adalah bukti setoran BPHTB,” terangnya.

Kebijakan BPHTB merupakan kebijakan daerah, merujuk pada pungutan yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah, bagunan maupun rumah. Ditambah lagi dengan aturan PBB yang sudah dirubah dipusat mengakibatkan proses akad perumahan terhambat. REI juga meminta peninjauan kembali kenaikan tarif PBB.

“Dari REI kami berharap peninjauan kembali terkait dengan pajak itu. Kalau dibandingkan dengan kenaikkan pajak hiburan dan segala macam memang masih rendah (PBB). Tapi ini kan setiap orang memiliki rumah, tanah, segala macam dan pasti kena PBB itu. Semuanya berdampak,” demikian Heri Susanto. (bul)