Tambang Ilegal Diduga Gembosi PAD Lobar

0
Pegunungan di wilayah Taman Ayu Kecamatan Gerung ini dikeruk untuk galian C. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Maraknya Galian C ilegal di Lombok Barat menjadi perhatian serius Pemkab setempat. Pasalnya keberadaannya menggembosi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merugikan daerah akibat kerusakan lingkungan dampak dari aktivitas galian C ini. Untuk menertibkan dan memaksimalkan PAD galian C ini, pemkab akan melakukan pendataan ulang titik-titik di masing-masing wilayah.

Kepala Bapenda Lobar, H. Mohamad Adnan menyebut, dari data hasil pendataan Bapenda terdapat 22 titik lokasi galian C yang berizin atau resmi. “Ada 22 titik galian C yang terdata (resmi). Ini yang sudah terdata, masih banyak yang ilegal, makanya kami sedang data,” jelas Adnan, kemarin.  Galian C ini banyak terdata di wilayah Gerung, Narmada, Lingsar dan lainnya. Pihaknya mendata ulang mana yang sudah berizin dan belum ada izinnya.

Pihaknya sedang mengumpulkan petugas BPP masing-masing kecamatan untuk melakukan pendataan ulang potensi dari galian C ini. Termasuk potensi yang kecil-kecil seperti sarang burung walet dan menara-menara telekomunikasi, karena untuk mendeteksi apakah lahan yang dipakai sudah dibayarkan pajak bumi bangunan (PBB) atau belum?. Setelah mendata galian C ini, akan ditentukan langkah apa selanjutnya yang dilakukan. Apakah melakukan kerjasama dengan Satpol PP, kecamatan dan desa untuk menertibkan.

Untuk meminimalisir galian C ilegal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov. Pihaknya berharap agar Penerbitan izin lebih selektif, sebab provinsi yang berwenang mengeluarkan izin. “Izinnya dari provinsi perlu diperketat,” tegasnya. Dan berharap agar Pemprov NTB menembuskan ke kabupaten kalau menerbitkan izin.

Disebutkan dari galian C berizin tersebut, pemasukan PAD hanya Rp27 juta atau 3 persen lebih dari target Rp725 juta. “Target 725 juga, realisasi Rp27 juta,” ujarnya.

Diakui, nilai retribusi ini tidak terlalu besar. Karena penghitungan retribusi galian C itu berdasarkan Perda, dimana pajak minerba bukan logam merupakan nilai jual hasil pengambilan galian dan ditetapkan 20 persen dari itu. Namun dampaknya sangat besar pada kerusakan lingkungan. (her)