Selama 2023 Capai Rp945,6 Miliar, Bansos PKH Jadi Salah Satu Penurun Angka Kemiskinan di NTB

0
Dr. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB)-Berdasarkan rekapitulasi SP2D, data bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos RI di Kabupaten/Kota Provinsi NTB selama tahun 2023, sebanyak Rp 945.609.575.191 dengan perolehan persentase realisasi 98,82 persen.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH menjelaskan data salur Program PKH di Kabupaten/Kota merupakan data yang ditetapkan oleh Kemensos RI.

Sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan seperti terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memiliki salah satu Komponen Pendidikan dengan kategori anak usia pendidikan mulai Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menegah Atas (SMA/SMK). Selanjutnya Komponen Kesehatan dengan kategori Ibu Hamil/Nifas dan anak Balita.

Pendamping sosial PKH di NTB sedang mendatangi KPM untuk memastikan bantuan telah tepat sasaran. (Suara NTB/ist)

Kemudian Komponen Kesejahteraan Sosial dengan kategori Lansia dan Disabilitas. Bantuan sosial PKH langsung tersalurkan ke rekening masing-masing penerima manfaat di setiap tahap dan periode.
Bantuan PKH dicairkan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/buku tabungan yang diberikan oleh Kemensos melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan melalui PT Pos Indonesia menggunakan undangan atau disebut danome, kata Dr. Aka, panggilan akrabnya Selasa (30/1) kemarin.

Dia menyebutkan, data salur kabupaten/kota dapat dirincikan sesuai tahap dan periode penyaluran dengan kondisi penyaluran per 31 Desember 2023. Seperti tahap I 2023, di Kabupaten Bima berjumlah 30.332 KPM dengan nominal Rp 23.427.800.000, Kabupaten Dompu jumlah KPM 14.641 KPM dengan nominal Rp.11.348.100.000, Kabupaten Lombok Barat berjumlah 43.037 KPM dengan nominal Rp 30.484.350.000, Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 66.769 KPM dengan nominal Rp.47.653.950.000.

Kemudian Kabupaten Lombok Timur berjumlah 90.071 KPM dengan nominal Rp. 65.365.550.000, Kabupaten Lombok Utara berjumlah 21.220 KPM dengan nominal Rp. 15.223.275.000,-, Kabupaten Sumbawa berjumlah 28.346 KPM dengan nominalRp.22.157.325.000, Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 8.175 dengan nominal Rp. 6.387.650.000, Kota Bima berjumlah 9.216 KPM dengan nominal Rp. 6.954.900.-000 dan dan Kota Mataram berjumlah 22.061 dengan nominal Rp. 16.097.175.000,-. Total tahap I tahun 2023, sebanyak 333.868 KPM dengan nominal Rp. 245.100075.000,” sebutnya.

Sedangkan tahap II tahun 2023 di Kabupaten Bima berjumlah 30.11 KPM dengan nominal Rp 23.271.812.000, Kabupaten Dompu jumlah KPM 14.682 KPM dengan nominal Rp.11.442.911.000, Kabupaten Lombok Barat berjumlah 43.946 KPM dengan nominal Rp 31.183.250.000, Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 67.583 kpm dengan nominal Rp.48.231.536.000, Kabupaten Lombok Timur berjumlah 91.229 KPM dengan nominal Rp. 66.179.062.000.

Kemudian Kabupaten Lombok Utara berjumlah 21.833 KPM dengan nominal Rp. 15.6533.887.000, Kabupaten Sumbawa berjumlah 28.475 KPM dengan nominal Rp.22.291.400.000, Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 8.100 dengan nominal Rp. 6.333.725.000, Kota Bima berjumlah 9.182 KPM dengan nominal Rp. 6.967.275.000 dan Kota Mataram berjumlah 22.232 dengan nominal Rp. 16.235.887.000.

Dr. Aka menambahkan, untuk penyaluran tahap III tahun 2023, terbagi dua metode penyaluran, yaitu tiga bulan (Juli sampai dengan September 2023) melaui PT.Pos yaitu di Kabupaten Bima berjumlah 3,737 KPM dengan nominal Rp 2.984.750.000, Kabupaten Dompu jumlah KPM 1.952 KPM dengan nominal Rp.1.476.975.000, Kabupaten Lombok Barat berjumlah 6.267 KPM dengan nominal Rp 4.462.450.000, Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 8.332 kpm dengan nominal Rp. 5.826.625.000, Kabupaten Lombok Timur berjumlah 14.507 KPM dengan nominal Rp. 10.475.075.000,-, Kabupaten Lombok Utara berjumlah 2.555 KPM dengan nominal Rp. 1.707.925.000.

Kemudian Kabupaten Sumbawa berjumlah 5.857 KPM dengan nominal Rp.5.111.950.000, Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 1.374 dengan nominal Rp. 1.116.650.000, Kota Bima berjumlah 1.507 dengan nominal Rp. 1.191.500.000 dan Kota Mataram berjumlah 2.685 dengan nominal Rp. 1.980.100.000.

Sedangkan melalui Himbara PT. BRI disalurkan metode dua yaitu bulan Juli sampai agustus 2023 dengan rincian yaitu di Kabupaten Bima berjumlah 24.367 KPM dengan nominal Rp 12.390.547.131, Kabupaten Dompu jumlah 12.244 KPM dengan nominal Rp.6.377.821.327-, Kabupaten Lombok Barat berjumlah 36.251 KPM dengan nominal Rp 16.904.439.193,-,Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 56.090 kpm dengan nominal Rp. 26.617.900.122-, Kabupaten Lombok Timur berjumlah 73.854 KPM dengan nominal Rp. 35.315.416.023.

Kemudian Kabupaten Lombok Utara berjumlah 18.318 KPM dengan nominal Rp. 8.654.659.347-, Kabupaten Sumbawa berjumlah 21.381 KPM dengan nominal Rp.10.769.643.064- , Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 6.409 dengan nominal Rp. 3.250.711.142, Kota Bima berjumlah 7.153 dengan nominal Rp. 3.534.657.794 dan Kota Mataram berjumlah 18.347 KPM dengan nominal Rp. 8.824.108.953,-.

Penyaluran di PT Pos periode Juli sampai September sebanyak 48.873 KPM dengan nominal Rp.36.334.000.000,- sedangkan di BRI periode Juli sampai Agustus sebanyak 274.414 KPM dengan nominal. 132.639.904. 096. Jadi total tahap III sebanyak 323.827 KPM dengan nominal Rp. 168.973.904.096,- rincinya.

Lebih lanjut Dr. Aka menerangkan, penyaluran melalui BRI pada periode September sampai Oktober 2023, di Kabupaten Bima berjumlah 24.279 KPM dengan nominal Rp 11.508.627.271, Kabupaten Dompu jumlah 12.154 KPM dengan nominal Rp.5.820.177.850-, Kabupaten Lombok Barat berjumlah 36.005 KPM dengan nominal Rp 15.802.714.548, Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 55.304 KPM dengan nominal Rp. 24..661.233.029, Kabupaten Lombok Timur berjumlah 73.508 KPM dengan nominal Rp. 32.686.210.583.

Kabupaten Lombok Utara berjumlah 18.177 KPM dengan nominal Rp. 8.174.434.117-, Kabupaten Sumbawa berjumlah 21.188 KPM dengan nominal Rp.10.171.656.850,- , Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 6.325 dengan nominal Rp. 3.064.688.518, Kota Bima berjumlah 7.054 dengan nominal Rp. 3.239.879.776 dan Kota Mataram berjumlah 18.234 KPM dengan nominal Rp. 8.362.110.229. Jadi jumlahnya periode September sampai Oktober sebanyak 272.228 KPM dengan nominal Rp. 123.491.732.771.

Lantas pada penyaluran tahap IV tahun 2023, Kata dia penyaluran melalui Pos Indonesia periode Oktober sampai Desember 2023 yaitu di Kabupaten Bima berjumlah 3.853 KPM dengan nominal Rp 3.026.175.000,- Kabupaten Dompu jumlah 2.119 KPM dengan nominal Rp. 1.545.700.000-, Kabupaten Lombok Barat berjumlah 6.478 KPM dengan nominal Rp 4.482.538.000,-,Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 8.620 KPM dengan nominal Rp. 5.966.650.000.

Kabupaten Lombok Timur berjumlah 15.255 KPM dengan nominal Rp. 10.743.475.000-, Kabupaten Lombok Utara berjumlah 2.571 KPM dengan nominal Rp. 1.673.050.000-, Kabupaten Sumbawa berjumlah 6.026 KPM dengan nominal Rp.5.123.125.000,- , Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 1.377 KPM dengan nominal Rp. 1.098.800.000, Kota Bima berjumlah 1.518 dengan nominal Rp. 1.196.800.000 dan Kota Mataram berjumlah 2.708 KPM dengan nominal Rp. 1.970.375.000. “Jadi jumlahnya 50.525 KPM dengan nominal Rp. 36.726.688.000,” katanya.

Sedangkan penyaluran di BRI periode November sampai Desember 2023. yaitu di Kabupaten Bima berjumlah 24.239 KPM dengan nominal Rp 11.543.849.488,- Kabupaten Dompu jumlah 212.159 KPM dengan nominal Rp. 5.854.255.902-, Kabupaten Lombok Barat berjumlah 35.874 KPM dengan nominal Rp 15.786.673.365,-,Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 854.965 KPM dengan nominal Rp. 24.575.575.488.

Kabupaten Lombok Timur berjumlah 73.445 KPM dengan nominal Rp. 32.761.312.841, Kabupaten Lombok Utara berjumlah 18.166 KPM dengan nominal Rp. 8.189.612.418-, Kabupaten Sumbawa berjumlah 21.067 KPM dengan nominal Rp. 10.137.695.102,- , Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 6.315 dengan nominal Rp. 3.068.531.836, Kota Bima berjumlah 7.056 dengan nominal Rp. 3.254.196.026 dan Kota Mataram berjumlah 18.176 KPM dengan nominal Rp. 8.354.727.858. Jadi jumlahnya 271.462 KPM dengan nominal Rp. 123.526.430.324.

Total tahap IV 2023, berjumlah 321.987 KPM dengan nominal Rp. 160.253.118.324. Jadi Total nominal selama tahun 2023 sebanyak Rp. 945.609.575.191 pada kondisi sampai 31 Desember 2023, terang Dr. Aka.

Ia berharap, bahwa bantuan yang telah diterima oleh penerima manfaat dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk keperluan anggota keluarga. Baik untuk kebutuhan Pendidikan, Kesehatan dan layanan kepada data kesejahteraan keluarga yang ada dalam anggota keluarga. Mengapa demikian, karena di lapangan, KPM PKH selalu mendapatkan pendampingan dari 1.142 Pendamping Sosial yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota.

Pendampingan dilakukan, antaranya perbaikan data melalui Akun SIKS NG masing-masing dengan koordinasi dengan aparat desa dan Dinas Sosial setempat, melakukan pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Pendamping Sosial, sebutnya.

Dr Aka mengatakan, pihaknya akan terus berupaya meminta tambahan kuota penerima manfaat bagi warga miskin di NTB sesuai dengan hasil perbaikan data yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota selaku yang bertanggung jawab atas perbaikan data.

Sehingga program PKH menjadi salah satu penguat dalam penurunan angka kemiskinan di NTB, pungkasnya. (ris)