Rumah Pribadi Disewa Jadi Rumah Dinas oleh Pemkot Bima

0

Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, periode 2018-2023, Muhtar mengungkapkan sejak terbentuknya Pemerintah Kota (Pemkot) Bima hingga saat ini belum memiliki rumah dinas. Sehingga rumah pribadi pimpinan daerah menjadi rumah dinas. “Jadi, selama terbentuknya Pemkot Bima hingga saat ini belum ada rumah dinas yang diperuntukkan untuk Walikota dan Wakil Walikota, sehingga rumah pribadi dijadikan rumah dinas,” sebut Muhtar menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum yang diwakili Lignauli, Senin 29 januari 2024

Dia melanjutkan, sebelum rumah pribadi dijadikan rumah dinas pimpinan daerah, pihaknya telah melakukan survei ke sejumlah tempat. Hanya saja hasil survei tersebut tidak ada rumah yang representatif untuk bisa dijadikan rumah dinas pimpinan daerah. “Kita sudah melakukan survei, tetapi di Kota Bima tidak ada rumah yang layak dijadikan sebagai rumah dinas pimpinan daerah,” sebutnya.

Karena tidak ada satupun rumah yang dianggap representatif, sehingga Pemkot Bima dan tim appraisal menawarkan agar rumah pribadi Walikota Bima Muhammad Lutfi dan Wakil Walikota Bima Fery Sofyan dijadikan sebagai rumah dinas. “Kami yang menawarkan ke pimpinan daerah (Walikota dan Wakil Walikota) untuk menyewakan rumah pribadi keduanya sebagai rumah dinas dan disetujui oleh keduanya,” jelasnya.

Setelah adanya kesepakatan tersebut, pihaknya meminta pandangan kepada tim appraisal dengan beberapa syarat yang ada. Karena menurut appraisal penyewaan rumah pribadi sebagai rumah dinas, akhirnya tim appraisal langsung menghitung nilai sewanya. “Jadi, yang menentukan nilai besaran sewa ini adalah tim dari appraisal,” tambahnya.

Muhtar pun menjelaskan dasar dirinya menjadikan rumah pribadi sebagai rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota, setelah berkoordinasi dengan tim appraisal. Karena tim ini yang akan menentukan nilai dan besaran sewa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rumah pribadi itu. “Jadi, jawaban tim appraisal terhadap sewa itu mereka sepakat sepanjang rumah yang ditempati Walikota dan Wakil Walikota tersebut diperuntukkan untuk jabatannya,” ujarnya.

Setelah menerima penilaian dari tim appraisal, pihaknya kemudian membuat surat perjanjian sewa menyewa dengan Muhammad Lutfi dan Fery Sofyan. Sewa rumah pribadi itupun diperpanjang setiap tahunnya sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik rumah. “Dirumah itupun tetap dihuni oleh keluarga, karena tidak bisa dipisahkan. Setelah tanda tangan perjanjian, maka status rumah pribadi ini terhapus,” sebutnya.

Dia pun, meyakinkan mekanisme yang diambil oleh Pemkot Bima sehingga menjadikan rumah pribadi itu sebagai rumah dinas dengan metode penunjukan langsung tidak melalui metode pengadaan. “Kami tidak melakukan proses pengadaan, kami hanya melakukan penilaian dengan tim appraisal sebagai dasar penyewaan rumah pribadi menjadi rumah dinas,” tambahnya.

“Saya dan yang bersangkutan melakukan tanda tangan terhadap penyewaan rumah pribadi ini menjadi rumah dinas,” pungkasnya. Dia pun memastikan, penyewaan terhadap rumah pribadi menjadi rumah dinas tidak pernah muncul sebagai temuan di laporan hasil pemeriksaan (LHP) rutin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan Pemkot Bima tetap mendapatkan wajar tanpa pengecualian dari BPK.

“Tidak pernah menjadi temuan BPK terkait hal tersebut, makanya kita setiap tahun tetap menerima WTP. Karena sewa rumah pribadi itu tidak pernah menjadi temuan,” tukasnya. (ils)