Penerimaan CPNS dan PPPK, Pemprov NTB hanya Usulkan 500 Formasi

0
Muhammad Nasir (Suara NTB/ham)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat menyampaikan akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 2,3 juta orang di tahn 2024 ini. Rencana pemerintah yang akan melakukan seleksi CPNS dan PPPK ini disambut positif oleh lulusan Perguruan Tinggi (PT) maupun tenaga honor yang masuk dalam database.

Namun, ketika pemerintah pusat menyatakan penerimaan CPNS dan PPPK ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah daerah harus berusaha mengalokasikan di APBDnya. Inilah yang dialami pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Pemprov NTB.

Kemampuan keuangan kita (Pemprov NTB, red) cuma 500 saja. Duit yang tidak ada. Kalau sehat APBD, bisa kita usulkan sampai 2.000 lebih, ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Drs. Muhammad Nasir pada wartawan di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 30 Januari 2024.

Dari 500 usulan ini, ungkapnya, pihaknya akan menggusulkan 40 persen untuk CPNS dan 60 persen bagi tenaga PPPK. Usulan 500 formasi ini akan diusulkan untuk tahun 2024, kecuali ada kebijakan dari pemerintah pusat.

Diakuinya, pemerintah daerah bisa saja merekrut lebih dari 500 formasi dari kemampuan keuangan daerah. Namun, jika dari pegawai yang direkrut tersebut tidak masuk dalam formasi yang diusulkan. Maka mereka akan menuntut mendapatkan gaji. Untuk itu, pihaknya hanya mengusulkan menerima CPNS dan PPPK sesuai dengan kemampuan daerah.

Muhammad Nasir tidak menampik jika masih banyak tenaga honor yang belum diangkat sebagai PPPK. Dari pemetaan yang dilakukan Biro Organisasi Setda NTB belum lama ini terkait analisis jabatan, analisis beban kerja dibutuhkan sebanyak 2.232 itu, pihaknya hanya mampu mengusulkan 500 formasi ke pemerintah pusat.

Mengenai rincian formasi, diakuinya masih ada. Namun, dari analisis beban kerja dan analisis jabatan pihaknya tinggal menyesuaikan setelah usulan 500 formasi ini disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara mengenai penambahan formasi, tergantung dari pusat. Kalau ada Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa saja ada penambahan. Cuma kita kan, real kemampuan daerah yang kita lihat sekarang, terangnya.

Disinggung mengenai adanya protes dari tenaga honor dengan formasi yang diajukan sangat sedikit, pihaknya siap menghadapi. Dalam hal ini, pihaknya siap menerima keluhan atau masukan dari tenaga honor terkait formasi yang diusulkan ini.
Lebih baik kita hadapi. Jangan menghindar. Kita jelaskan apa adanya, sehingga mereka memahami kesulitan kita, tegasnya. (ham)