KPU Harus Daftarkan Anggota KPPS Jadi Peserta BPJS

0

Selong (Suara NTB)– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengingatkan kewajiban kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) agar memberikan perlindungan sosial kepada tenaga adhoc. Mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) serta tenaga linmas yang terlibat dalam pesta demokrasi 2024 ini.

“Kami sudah surati KPU per tanggal 18 Januari 2024 lalu, termasuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tapi belum dikonfirmasi sampai sekarang,” ungkap Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lotim, Akbar Ismail menjawab media saat ditemui di kantornya, Senin 29 januari 2024

Surat BPJS ini dilayangkan karena mengacu pada UU 24 tahun 2011 tentang BPJS. Utamanya Pasal 6 ayat 2 (dua) yang menyatakan, program dilaksanakan BPJS ketenagakerjaan. Selain itu Perpres 109 tentang penahapan Kepesertaan BPJS.

“Setiap orang yang bekerja berhak atas jaminan sosial, kewajiban ini harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Kita tahu semua tenaga adhoc ini kan kontrak kerjanya dengan KPU,” ucapnya.

Besaran iuran kata Akbar hanya Rp 12 ribu sampai Rp13 ribu  per bulan. Dari besaran iuran per bulan ini ketika terjadi kasus meninggal dunia, diberikan Rp 42 juta. Menurutnya, mekanisme pembayaran iuran peserta ini bisa disederhanakan.

Kepala Sub Bagian Hukum KPU Lotim, Holis Iskandar saat dikonfirmasi menyebutkan jumlah tenaga adhoc di bawah KPU cukup besar. Jumlah PPK tersebar di 21 kecamatan, sebanyak  105 orang, Jumlah PPS di 254 desa dan kelurahan masing-masing ada 6 orang sehingga terakumulasi 1.524 orang. Sedangkan jumlah KPPS 28.070 orang yang tersebar di 4010 TPS. Ditambah lagi tenaga linmas masing-masing 2 orang sehingga berjumlah 8.020.

Perlindungan terhadap tenaga ad hoc ini sedang diupayakan. Tidak saja di BP Jamsostek, tapi juga JKN KIS. “Ada juga regulasinya di JKN kalau misalnya waktu adhoc KPPS kurang dari 6 bulan tidak bisa diakomodir, sementara BPJamsostek menunggu juknis dari KPU RI,” ungkapnya.

Karena tidak ada alokasi anggaran khusus di KPU terkait perlindungan sosial ini, KPU bersurat ke pemerintah daerah Kabupaten Lotim. Kepesertaan jangan sampai tidak masuk UHC karena khawatir seperti tahun 2019. (rus)