KPU Biarkan Masuk di DPT, Bawaslu Lobar Temukan 1.170 Pemilih Gaib Rawan Disalahgunakan

0
Pihak KPU, Bawaslu Lobar dan pihak terkait rakor terkait DBTb, Senin (29/1). (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Bawaslu Lombok Barat (Lobar) menemukan ada 1.170 pemilih gaib atau meninggal dunia terdaftar dalam DPT sebagai pemilih pada pemilu 2024 ini. Kendati telah direkomendasikan oleh Bawaslu ke KPU untuk ditindaklanjuti, namun pihak KPU tetap membiarkan ribuan pemilih gaib itu masuk di DPT. Pasalnya pihak KPU telah menyiapkan langkah bagi pemilih yang tidak ada, termasuk meninggal dengan memberi tanda pada DPT.

Merespon temuan Bawaslu ini, Ketua KPU Lobar Bambang Karyono mengatakan, untuk pemilih yang tidak ada di tempat pada saat hari H pencoblosan, pihaknya sudah punya alat dan strategi mencegah kemungkinan yang terjadi. “Pertama dari daftar hadir kemudian dari C panggilan yang hadir di TPS itu saja yang akan mendapatkan surat suara, orang yang tidak Punya panggilan itu tidak akan hadir,”tegasnya.

Penyebab tidak hadiri itu bisa saja karena sudah pergi, atau menghilang termasuk meninggal. Itu masuk surat suara tidak terpakai atau sisa.  Begitu juga yang TPS kekurangan surat suara sudah dilakukan atau disiapkan langkah-langkah. Terkait rawan penggelembungan, menurutnya tidak ada celah. “Mau dari mana maksudnya, mau bagaimana caranya?,” kilahnya.

Pihaknya tidak mungkin mengeluarkan nya dari  DPT kalau tidak ada instruksi dari pusat. “Kalau ada perintah kami ubah,”ujarnya.

Sementara itu,Ketua Bawaslu Lobar Rizal Umami menegaskan hasil pengawasannya terhadap DPTB banyak belum bisa diakomodir oleh KPU, terutama di data TMS. “Sebelumnya banyak kami temukan, ada 1.170 orang TMS karena meninggal, itu masih masuk dalam DPT,” tegasnya.

Sementara oleh pihak KPU, temukan ini belum bisa diproses karena alasan dia akan dibuktikan dengan akte kematian. Sedangkan itu agak sulit dilakukan oleh warga.

Padahal temuan Bawaslu ini dibuktikan dengan data by name by address, berikut dengan pembuktian real. Seperti batu nisan dan pernyataan kades bahwa bersangkutan meninggal. Justru yang dikhawatirkan pihaknya pada tanggal 14 Februari nanti warga yang meninggal ini bisa hidup menyoblos. Artinya, data pemilih meninggal ini disalahgunakan untuk penggelembungan suara. “Itu kami sebut penggelembungan,” tegasnya.

Hal ini, jelasnya, berat bagi Bawaslu, sehingga itu sudah direkomendasikan ke KPU mau ditindaklanjuti atau tidak. Data pemilih ini penting untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, karena dari sisi data pemilih (DPT) bersih dari data TMS. (her)