Bawaslu Lobar Tegaskan Politisasi Pokir dan Reses Masuk Unsur Tipilu

0
Foto Rizal Umami, (suara NTB)

Giri Menang (Suara NTB) – Berbagai jenis bantuan dari pemerintah rawan dipolitisasi, menyusul bantuan ini digelontorkan mendekati momen pemilu. Baik itu Bantuan sosial (Bansos), program pokok pikiran (pokir) dan reses anggota DPRD. Bawaslu Lobar pun mewanti-wanti agar bantuan yang dilaksanakan tidak dipolitisasi, sebab jika dilaporkan dan terbukti maka bisa diusut dengan dugaan Tindak Pidana Pemilu (Tipilu).

Ketua Bawaslu Lobar, Rizal Umami mengatakan pihaknya telah menerima surat dari DPRD Lobar tentang kegiatan reses anggota DPRD yang dilaksanakan diawal tahun ini (sebelum pemilu). Kendati sempat ia mempertanyakan, lantaran kebiasaan eksekusi anggaran di awal tahun terlaksana bulan tiga, namun pihaknya membolehkan dengan ketentuan agar pelaksanaan reses tidak dipolitisir. “Kegiatan reses itu tidak dilarang, asalkan reses jangan dipolitisir atau dipolitisasi, jangan bawa embel-embel pencalonan sekarang,” tegas Rizal, kemarin.

Mestinya Reses itu mengacu pada proses rekrutmen tahun 2019. Kalau sebelumnya nomor partai berbeda dengan sekarang, mestinya dibawa nomor partai yang sebelumnya. Pihaknya pun mempersilakan pelaksanaan Reses  maupun program Pokir oleh Anggota DPRD petahana yang maju pada kontestasi Pileg kali ini, sepanjang tidak menjadi iming-iming atas pencalonannya tersebut. “Kalau itu terjadi dan terbukti, maka kami bisa melakukan penanganan pelanggaran, bisa itu jadi Tipilu, sebab itu tidak ada bedanya dia lakukan kampanye, padahal ini reses atau pemberian bantuan Pokir,” tegasnya.

Sebab kata dia, para dewan atau caleg petahana ini lakukan reses dalam kapasitas jabatan menjadi anggota DPRD, tidak sebagai peserta pemilu. Tentu sebelum itu terjadi, pihaknya lakukan pencegahan melalui

upaya preemtif dan preventif terlebih dahulu. Sejauh ini belum ada ditemukan dugaan politisasi tersebut, sebab surat pemberitahuan dari DPRD baru diberikan ke Bawaslu.

Pihaknya sendiri tidak tahu, kenapa proses reses ini dilaksanakan jelang mendekati Pileg. Walaupun itu kebijakan dari pihak DPRD maupun Pemda. “Walaupun begitu tetap kami bolehkan, asal jangan melibatkan proses pencalonan yang sekarang,” ujarnya. Soal Bansos pemerintah ke warga yang rawan dipolitisasi, pihaknya tidak berfikir terlalu dalam soal itu. Namun kalau ada embel-embel parpol atau proses pencalonan peserta Pemilu 2024 maka pihaknya tak segan-segan menghentikan proses penyaluran bantuan tersebut.

“Kalau ada iming-iming terkait proses pemilu 2024, misal secara nyata ada striker parpol tertentu, atau calon presiden tertentu maka kami dalam kapasitas sebagai pengawas pemilu berhak menyetop itu,’’ tegasnya sembari menyatakan pihaknya sebelum bertindak akan melakukan upaya pencegahan. (her)