Sidang Kasus Perusda, Mantan Ketua DPRD KSB akan Dipanggil Jadi Saksi

0
Lalu Irwan Suyadi, (SuaraNTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Muhammad Nasir mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat periode 2014-2019 menjadi saksi berikutnya yang dipanggil Jaksa Penuntut Umum (JPU) di perkara Korupsi pengelolaan modal Perusda tahun 2016-2021.

“Iya, yang bersangkutan sudah kita layangkan surat panggilan untuk hadir dan memberikan kesaksian di persidangan terkait dugaan korupsi pengelolaan modal di Perusda,” kata Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Barat, Lalu Irwan Suyadi, kepada Suara NTB, kemarin.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut dipanggil dalam kapasitasnya selaku ketua DPRD. Dimana anggaran penyertaan modal yang dilakukan pemerintah sebesar Rp1,5 miliar tahun 2018 juga disetujui oleh DPRD. “Saat Muhammad Nasir menjadi ketua DPRD ada penyertaan modal pemerintah ke Perusda senilai Rp1,5 miliar,” sebutnya.

Irwan pun meyakinkan, pemanggilan terhadap mantan ketua DPRD itu merupakan kali pertama dilakukan. Karena memang di persidangan semua saksi yang sebelumnya sudah ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) termasuk Muhammad Nasir. “Di BAP ada, makanya kita panggil untuk dihadirkan sebagai saksi persidangan,” tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah terkait pemanggilan terhadap dirinya oleh Jaksa Penuntut umum sebagai saksi di persidangan, Muhammad Nasir belum memberikan tanggapan. Bahkan pesan singkat via WhatsApp yang dikonfirmasi kepada yang bersangkutan belum direspon.

Sebelumnya penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, menetapkan dua orang tersangka yakni SA Plt Direktur Perusda dan EK Direktur CV Putra Andalan Marine (PAM). Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTB jumlah yang timbul ke perkara tersebut mencapai Rp2,2 miliar.

Keduanya disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ils)