Merasa Diperlakukan Tak Adil, Tenaga Teknis di Lobar Tuntut Lulus PPPK Tanpa Tes

0
Non ASN tenaga teknis di Lobar menuntut diluluskan PPPK tanpa tes. Tampak sejumlah tenaga honor saat mengurus berkas pendaftaran PPPK ke BKD dan PSDM Lobar beberapa waktu lalu. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) Tak hanya kalangan guru honorer yang menuntut diluluskan PPPK tanpa tes, namun tenaga non ASN dari tenaga teknis di Lombok Barat (Lobar) juga menuntut hal yang sama. Ribuan tenaga teknis yang sudah mengabdi lama, berharap diprioritaskan pada seleksi PPPK tahun ini, sesuai dengan program presiden yakni rekrutmen 2,3 juta PPPK dan ASN untuk menuntaskan non ASN yang ada di daerah.

Masak guru saja mau lulus tanpa tes kami yang teknis (tenaga teknis) juga ingin lulus tanpa tes,” kata non ASN tenaga teknis di OPD lingkup Pemkab Lobar yang tak mau disebutkan namanya.

Bukan tanpa sadar ia menyampaikan tuntutannya tersebut, pasalnya sesuai kebijakan dari pemerintah pusat yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, kebijakan formasi 2,3 juta tahun ini yang dibuka untuk menuntaskan non ASN yang ada di daerah. Ia dan non ASN teknis lainnya juga telah mengabdi belasan tahun bahkan ada yang hingga puluhan tahun.

Namun perlakuan yang diterima dari pemerintah belum adil. Lantaran selama ini yang menjadi prioritas adalah kalangan guru dan tenaga kesehatan (nakes) padahal beban pekerjaan mereka hampir sama, sehingga wajar kalau kalangan non ASN tenaga teknis menuntut diperlakukan sama dari pemerintah. ‘’Jangan sampai pemerintah tidak adi terhadap kami-kami (tenaga teknis) ini,”ujarnya.

Mirisnya lagi, gaji yang diterima jauh dari kata layak, jangankan diberikan sesuai ketentuan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Malah honorer mereka sangat jauh dari UMK. Mereka menerima Rp760 ribu, dari sebelumnya Rp750 ribu per bulan. Honorer mereka hanya naik 10 ribu tahun 2022 lalu. “Gaji yang diterima segitu-gitu saja. Sekian lama gaji tidak pernah naik, kalaupun naik hanya Rp10 ribu tahun 2021 itu,” kata dia.

Baginya, gaji sebesar itu sangat jauh dari kata cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ia harus menghidupi keluarganya dan memiliki anak yang butuh biaya sekolah. Dibanding daerah lain, gaji tenaga honor di Lobar sangat jauh sekali. Bahkan dua kali lipat lebih banyak dibandingkan gaji yang diterima tenaga honor Lobar.

Sementara Kepala BKD dan PSDM Lobar Jamaludin menyebut 4.006 Non ASN Lobar akan diusulkan formasi pada seleksi PPPK tahun 2024 ini. Data sebelumnya terdapat 5.080 non ASN yang masuk database BKN, dari jumlah itu terdapat 1.074 non ASN telah diterima atau lulus PPPK, sehingga ada sisa 4.006 non ASN yang akan diusulkan formasinya ke BKN.

Namun terkait kepastian jumlah non ASN yang akan diusulkan perlu menunggu kebijakan pusat soal anggaran gaji. Terkait usulan formasi ini nanti perlu menunggu kepastian PMK soal sistem gaji PPPK. Dari total 5.080 non ASN di Pemkab Lobar, namun ada yang sudah lulus PPPK tahun 2023 sebanyak 1.074 orang. “Sehingga sisanya 4.006, itu yang nanti kita usulkan,”ujarnya. (her)