Menaikkan Pajak Hiburan Memberatkan Dunia Usaha

0
Ni Ketut Wolini (Ekbis NTB/bul)

KEBIJAKAN terkait pajak hiburan minimal sebesar 40 persen dan maksimal 75 persen terus menjadi perhatian. Kebijakan ini dianggap akan mematikan investasi, khususnya investasi usaha hiburan.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini, menilai pemberlakuan terhadap batas tarif pajak hiburan tertentu melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Batas tarif pajak hiburan tertentu ditetapkan sebesar minimal 40 hingga maksimal 75 persen.

Menurutnya, pengenaan retribusi sebesar 10 persen saja cukup berat bagi pelaku usaha hiburan di tengah situasi ekonomi yang masih berat ini. Apalagi NTB sebelumnya dilanda musibah gempa, ditambah COVID-19 dan tengah dalam upaya bangkit. “Pajak atau retribusi yang dikenakan minimal 40 persen ini sangat memberatkan. Bahkan mematikan pengusaha,” katanya.

Alasannya, negara sudah memberlakukan berbagai jenis pungutan. Di antaranya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, ditambah dengan pajak progresif sebesar, jika diakumulasi angkanya sudah di atas 70 persen. Belum pungutan-pungutan lainnya.

“Sementara berapa sih keuntungan kita, kita narik untung dari usaha hiburan ndak mungkin 75 persen. Rokok misalnya, untungnya paling 5 persen, terus kalau kemudian kita dikenakan pajak 40 persen, belum PPN PPH. Kita narik untung paling 10 sampai 20 persen saja sudah tinggi sekali. Dari mana mau nyari sisanya sekian persen. Ini yang buat undang-undang ini mikir nggak ya sampai memutuskan sebesar itu,” katanya.

Padahal, lanjut Wolini, di negara-negara lain justru meringankan pajak. Thailand misalnya hanya 5 persen. Indonesia justru sebaliknya menaikkan hingga 75 persen. Ini menurutnya hal yang tidak bagus terhadap perekonomian.

Pemberlakuan kebijakan pajak sebesar maksimal 75 persen ini menurutnya akan semakin menggerus modal, tidak hanya menggerus untung. Kebijakan ini akan membuat semakin banyaknya usaha hiburan yang gulung tikar.

Para pekerja usaha hiburan, menurutnya, sudah merespon hal ini. Khawatir, usaha hiburan gulung tikar dan mereka menjadi korban pemutusan hubungan kerja. “Yang menjadi sasaran kan karyawan. Sekarang saja mereka (karyawan) sudah tanya. Bagaimana ini? Mereka bingung mau mencari kerja kemana lagi. Makanya, pemerintah itu jangan memandang hiburan itu secara negatif. hiburan ini juga dibutuhkan,” katanya.

Semestinya, pemerintah daripada menaikkan tarif pajak, seharusnya memberikan perhatian untuk menertibkan usaha-usaha hiburan yang ilegal dan jumlahnya menjamur. Usaha-usaha hiburan ilegal inilah yang justru tidak terkontrol kegiatan hiburan yang dilakukannya. Selain itu, daerah juga kehilangan potensi pendapatannya.  “Tugasnya pemerintah, aparat. Jangan fokus menaikkan tarif pajak. itu tidak solutif,” demikian Wolini.(bul)