Isu Pergantian Pj Gubernur, Ganggu Kondusivitas Daerah

0
H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/ham)

Mataram (Suara NTB) – Pergantian Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., membutuhkan proses dan tidak bisa hanya berdasarkan isu. Selain itu, isu pergantian Pj Gubernur ini sebagai sebuah fitnah dan upaya membuat kondusivitas daerah terganggu.

Demikian disampaikan Ketua Majelis Adat Sasak (MAS) Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan akhir pekan kemarin.  Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB ini menyebut, isu atau rumor pergantian Pj Gubernur  sarat akan kepentingan politik. Tidak hanya itu, isu pergantian Pj Gubernur ini didasari oleh keresahan pihak tertentu, akibat penggantian Pj Sekda NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si., yang sekarang diemban oleh Ibnu Salim, S.H., M.Si.

Menurutnya, isu ini dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang ada di NTB. Isu ini hanya mencuat di daerah, sementara di tingkat pusat tidak ada isu mengenai pergantian Pj Gubernur NTB ini. Upaya menyebarkan berita fitnah seperti ini, ujarnya, termasuk cara-cara yang kotor yang berupaya membuat inkondusivitas daerah, sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan NTB.

Selain itu, tambahnya, isu liar ini juga bisa mengganggu kinerja Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi dalam menjalankan tugasnya. Cara seperti ini tidak bagus dan membuat NTB tidak stabil, sehingga hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu.

Diakuinya, akibat isu pergantian ini membuat pejabat lingkup Pemprov NTB menjadi terpecah. Bahkan, banyak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkesan memberikan reaksi setuju atas isu pergantian Pj Gubernur di lapangan. Selain itu, banyak juga yang menyatakan penolakannya atas isu pergantian Pj Gubernur dan tetap menginginkan H. Lalu Gita Ariadi sebagai Pj Gubernur.

Menurutnya, penggantian Pj Gubernur NTB tidak semudah yang dibayangkan. Karena harus melalui mekanisme yang ada. Seperti adanya hasil evaluasi kinerja Pj Gubernur dari Kementerian Dalam Negeri, lalu pengusulan kembali nama calon Pj Gubernur yang baru oleh DPRD. Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini juga mengharapkan Pj Gubernur segera menyelesaikan persoalan ini dengan segera melakukan konsolidasi, baik dengan jajaran pemerintahan di Pemprov maupun pihak DPRD NTB.

Sebelumnya, Rabu, 24 Januari 2024, anggota DPRD NTB H. Najamuddin Moestafa angkat bicara terkait isu pergantian Pj Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. Najamuddin prihatin dengan isu liar yang menyebar di masyarakat, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang percaya dengan isu pergantian Pj Gubernur NTB ini.

Selain itu, ia juga meminta pejabat (eksekutif, legislatif) di daerah ini tidak membuat isu-isu yang belum jelas. ‘’Kita ini DPRD, para pejabat di NTB, kalau ada isu seperti ini jangan dikembangkan. Dudukkan persoalannya seperti apa. Kita sebagai wakil rakyat harus mendudukkan persoalan ini dengan jelas dulu. Siapa? Kepentingan apa? Kan begitu. Jangan hanya gara-gara sesuatu dan lain hal, kita membuat ini kacau balau. Yang rugi ini adalah NTB. Ini kan belum jelas apa-apa ini. Belum terlalu jelas semuanya,’’ ujarnya menggambarkan.

Harapan senada disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., menegaskan, jika informasi yang beredar terkait pergantian Pj Gubernur sebagai  informasi yang tidak benar.

‘’Tidak usah didengar. Dalam situasi politik ini kan informasi bermacam-macam berseliweran. yang jelas, Pj Gubernur sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai perintah presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Dan baru selesai dievaluasi dan tidak jadi masalah,’’ ujarnya.

Menurutnya, hal dari hasil koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat tidak ada pergantian Pj Gubernur. Namun, jika ada pergantian adalah hal yang biasa. ‘’Tapi yang jelas, informasi pergantian Pj Gubernur itu tidak benar. Mari bekerja sesuai dengan koridor-koridor hukum, maka kita ASN bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,’’ ujarnya mengingatkan. (ham)