Belum Usulkan Formasi CPNS

0
Jamaludin (Suara NTB/dok)

PEMKAB Lombok Barat (Lobar) belum mengusulkan kebutuhan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Pihak Pemda masih menunggu hasil tim Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) yang sudah ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menginput kualifikasi jabatan, kebutuhan jabatan dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

“Kita belum usulkan, kita tunggu seperti apa hasil teman-teman ke sana (Kemenpan RB, red),” jelas Kepala BKD dan PSDM Lobar Jamaludin, S.STP., M.H., akhir pekan kemarin

Sesuai target Kemenpan RB, usulan kebutuhan formasi itu paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Pihaknya tengah menyiapkan usulan tersebut, selama tenggat waktu tinggal tiga hari lagi. “Tanggal 31 Januari 2024 atau hari Rabu batas waktu pengusulan kebutuhan formasi,” ujarnya.

Soal Kepastian Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait gaji PPPK, pihaknya bersama BPKAD pun terus berkoordinasi dengan pusat terkait PMK. Untuk rencana awal, jumlah non ASN masuk database yang akan diusulkan sudah dihitung pihaknya.

Dari total 5.080 non ASN di Pemkab Lobar, namun ada yang sudah lulus PPPK tahun 2023 sebanyak 1.074 orang. “Sehingga sisanya 4.006, itu yang nanti kita usulkan,” ujarnya.

Namun demikian, pihaknya tetap menunggu kepastian kebijakan PMK soal gaji PPPK tersebut. Sebab kebutuhan anggaran untuk gaji 4.006 orang di atas Rp200 miliar.

Kalau pusat tidak mengalokasikan gaji dari APBN, maka  pihaknyapun menyiapkan alternatif usulan disesuaikan dengan kemampuan daerah. “Karena ada juga acuan aturan terikait batas belanja pegawai di APBD sebesar 30 persen,” ujarnya.

Ia menambahkan terkait non ASN yang belum masuk  database BKN, pihaknya belum tahu seperti apa langkahnya sebab belum ada petunjuk dari pusat. Mereka belum masuk database, karena belum memenuhi syarat pendataan, minimal dua tahun masa tugas.

Data non ASN yang masuk pendataan ini diterima pihaknya dari masing-masing OPD. Yang jelas sesuai arahan Menpan RB, yang diprioritaskan adalah non ASN, THK2 yang masuk database BKN. (her)