Bawaslu NTB Ingatkan Pemilih Bahaya Menerima Politik Uang

0
Hasan Basri. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Bawaslu Provinsi NTB kembali gencar mengingatkan kepada masyarakat akan bahaya politik uang pada Pemilu 2024. Masyarakat diminta untuk berani menolak politik uang, karena perbuatan tersebut selain diancam pidana penjara, juga merusak demokrasi dan sangat merugikan masyarakat sendiri.

Anggota Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri berharap masyarakat yang telah memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, berdasarkan hati nurani. Bukan memilih karena transaksional intervensi politik uang, atau dengan jual beli suara.

“Jangan pilih caleg yang memberikan uang, jangan sampai suara yang sangat berharga yang kita miliki dibeli dengan uang. Bayangkan, jika diberi Rp100 ribu, dibagi 365 hari setahun, untuk masa jabatan mereka 5 tahun, maka suara kita hanya dihargai sekitar Rp54 perak per harinya,” jelas Hasan Basri.

Selain kerugian masyarakat dari sisi itu, Hasan juga menyampaikan bahwa Bawaslu sangat ketat melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang. Jika ada yang kedapatan, maka Bawaslu akan melakukan penindakan untuk penegakan hukum.

“Pelaku (caleg/tim sukses) dan penerima politik uang (pemilih ) diancam sanksi pidana. Bawaslu akan mengawasi itu, kalau ada yang kedapatan, Bawaslu akan melakukan penindakan tegas. Tapi alangkah lebih baiknya kita mencegahnya, jangan sampai hal itu terjadi,” seru Hasan, Sabtu, 27 Januari 2024.

Bawaslu memberikan atensi serius tentang bahaya politik uang, mengingat masa kampanye pemilu 2024 sudah memasuki ujung waktu, hanya tinggal hitungan hari menuju hari H pemungutan suara 14 Februari. Pasalnya praktik politik uang diprediksikan akan marak terjadi di akhir-akhir masa kampanye ini sampai dengan hari tenang.

Selain terkait dengan bahaya politik uang, Hasan juga mengingatkan kepada masyarakat agar menjaga kondusifitas keamanan dengan tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoak. Serta menghormati perbedaan pilihan masing-masing, tanpa saling mencela dan saling menyinggung.

“Dalam pemilu perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu selalu ada sehingga adanya toleransi atas pilihan masing-masing harus diterapkan. Jangan hanya gara-gara beda pilihan kita berantem sesama keluarga. Persatuan dan kesatuan yang paling utama,” katanya.

Hasan juga mengharapkan masyarakat turut berpartisipasi aktif menjadi pengawas partisipatif, dengan melaporkan jika ada menemukan dugaan pelanggaran. Serta meningkatkan sesama masyarakat agar berpartisipasi menggunakan hak pilihnya ke TPS pada 14 Februari 2024 mendatang. (ndi)