Kasus Penolakan Bantuan Beras di Lobar Meluas

0

Giri Menang (Suara NTB) – Kasus pengurangan jumlah penerima bantuan pangan beras di Lombok Barat (Lobar) meluas. Sebelumnya ada Kepala Desa dan Kadus nya menolak bantuan tersebut, kali ini Kades Bagik Polak yang menolak. Alasannya, bantuan tersebut diduga banyak salah sasaran. Warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan tidak masuk data penerima. Justru yang masuk penerima bantuan mereka yang tergolong mampu.

Seperti ditegaskan  Kepala Desa Bagik Polak, Amir Amraen Putra. Ia mengatakan ia dan beberapa Kades di Lobar juga belum mau menerima Bantuan Pangan tersebut, sebelum data penerimanya diperbaiki. Pasalnya bantuan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial di warga. “Saya belum menerima (Sementara menolak) Bantuan Pangan ini, sebab data penerimanya tidak sesuai dengan fakta lapangan,” tegasnya, kemarin.

Dikatakan data penerima bantuan pangan yang diberikan saat ini, ada penerima kelompok penerima manfaat (KPM)-nya sudah mampu, sudah meninggal dunia, pindah KK dan di luar negeri. Diakui, data yang diberikan ini benar adalah warganya. ‘’Namun masih ada warga lain yang lebih berhak menerima dari nama nama yang ada di data tersebut,” tegasnya.

Di desanya sendiri penerima bantuan beras ini sebanyak 685 KPM, sementara di data itu sudah banyak KPM yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan pangan itu dikarenakan hidupnya sudah layak, sedangkan masih banyak KPM lain yang lebih berhak.

Sementara untuk mengubah KPM penerima, tidak dibolehkan. Sedangkan kalau pihak desa yang mengubah data penerimanya, nanti itu khawatir dijadikan temuan. “Kita Kades yang disalahkan lagi,” ujarnya.

Pihaknya meminta agar data itu diperbaiki dulu, karena tak seusai fakta di lapangan. Menurutnya, data penerima ini diperoleh sekadar main ambil begitu saja. Ia mengkritik bantuan yang akan disalurkan dari pemerintah pusat, provinsi atau Kabupaten, data penerimanya itu-itu saja. Akibatnya, pihaknya selalu menerima protes dari warga. Sementara dari Pemdes sendiri sudah sering  melakukan perbaikan data dan menyampaikan ke pusat melalui Kabupaten untuk dilakukan perbaikan data.”Sudah sering kita sampaikan data perbaikan ke Kabupaten, namun yang muncul, data itu lagi,” keluhnya.

Sementara itu, Kepala Dikpangan Lobar, Damayanti Widyaningrum menjelaskan, terkait data penerima Bantuan Pangan ini dirinya tidak tahu data dari mana yang digunakan. Pihaknya bersama Bulog hanya menyediakan barang dan menyalurkannya. “Dinas hanya menyediakan melalui Bulog dan memastikan bahwa berasnya  tepat jumlah, tepat mutu, tepat timbanganya,” ungkapnya. Terkait  penerima yang meninggal dunia, pindah KK, atau di luar negeri bisa diganti dengan KPM yang lainnya tentu dilakukan dengan dibuatkan berita acara.

“Jika ada KPM yang sudah mampu atau kaya, di situlah peran Pemdes untuk memberikan pencerahan kepada KPM yang bersangkutan agar bersedia dialihkan ke KPM yang lebih berhak menerima bantuan tersebut, bukan ditolak,” tegasnya. Pihaknya sangat menyangkan jika ada Kades yang menolak Bantuan Pangan ini, namun menurutnya itu hak mereka. Bantuan beras yang ditolak ini akan tetap simpan di gudang Bulog, jika tetap ditolak maka akan dikembalikan ke negara.

Kepala Bappeda Lobar, H. Achmad Saikhu mengatakan, soal bantuan ini pihaknya baru diajak koordinasi oleh Bulog sepekan lalu kaitan dengan data yang dipergunakan adalah P3KE. Diakui, terkesan mendadak proses bantuan ini, baru satu minggu lalu dilakukan sosialisasi dengan para camat.

Berdasarkan data P3KE (desil 1 -3) yang diterima Bappeda terdapat 61 ribu jiwa sedangkan data penerima yang diperoleh Bulog 91 ribu lebih. “Data ini kami peroleh dari Kemenko PMK, dan kami diberikan baru sampai desil 3,” ujarnya.

Data Bulog yang diterima dari Kemenko PMK memasukkan warga miskin mulai desil 1 sampai 4. Sedangkan data P3KE yang diterima Bappeda dari desil 1 sampai 3. Kemudian dari sisi acuan data, pada penyaluran tahun 2023 mengacu data Kemensos, sedangkan tahun ini dari data P3KE Kemenko PMK. Menurutnya hal ini menyebabkan perbedaan data penerima. “Karena sebelumnya menggunakan data Kemensos sedangkan saat ini mengacu P3KE,” ujarnya.

Data ini pun akan diverifali, namun divervali khusus data desil 1. Pihaknya berharap pada penyaluran tahap awal ini pun sekaligus bagian dari Verifali. Karena itu nanti menjadi salah satu verifikasi data lapangan berdasarkan data lapangan tersebut. Terkait dengan bantuan yang rawan salah sasaran pun sudah dibahas solusinya. Penerima KPM bisa diganti dengan surat keterangan menolak dari penerima dan pertanggung jawaban mutlak dari desa. “Ini solusinya,” ujarnya.

Manajer Operasional Kanwil Bulog divre NTB, Budiwan Susanto mengatakan, terkait data penerima bantuan diterima pihaknya dari Kemenko PMK. Di mana itu diserahkan ke Bapanas, kemudian diserahkan ke Bulog. “Kami menerima dari Bapanas sejumlah itu, kalau sumbernya dari P3KE, kami pun tidak tahu data ini diambil dari tahun berapa,” jelasnya.

Soal marjin sekitar 30 ribu jiwa jumlah penerima dari data Bulog dengan di Pemda (Bappeda), pihaknya mengaku kurang paham. Terkait data yang tak sesuai sasaran, pihaknya mengaku kurang paham, dari mana diambil data tersebut.

Soal Verifali data yang belum dilakukan karena waktu penyaluran mendadak?, pihaknya diperintahkan menyalurkan awal Januari, data diterima pertengahan Januari dan pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan Pemda. Ia juga mengaku kurangnya paham kenapa data penerima di salah satu desa berkurang. Yang jelas sebelumnya memang sumber data Kemensos, sedangkan kali ini dari Kemenko PMK.

Yang jelas pihak nya berharap agar Pemda melalui Bappeda bisa mengusulkan perbaikan data. “Bisa juga nanti Bappeda bisa update ke Kemenko PMK, selanjutnya mungkin Kemenko PMK yang mengupdate,” ujarnya. (her)