Pemprov NTB Belum Usulkan Formasi Penerimaan CPNS dan PPPK

0
Muhammad Nasir

Mataram (Suara NTB) – Hingga Jumat, 26 Januari 2024 , Pemprov NTB belum mengusulkan berapa jumlah formasi dan formasi apa saja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

Belum diusulkan formasi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ini, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BDK) Provinsi NTB Drs. Muhammad Nasir, karena kesiapan gaji yang belum ada.

Belum kami usulkan karena kesiapan gaji belum ada, ungkapnya saat menjawab Suara NTB via telepon, Jumat, 26 Januari 2024.

Meski demikian, tambahnya, BKD Provinsi NTB dan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB sudah melakukan pembahasan mengenai rencana penerimaan PPPK dan CPNS dan mekanisme penggajiannya.

Tadi sudah dihitung oleh BPKAD DAU (Dana Alokasi Umum) yang akan masuk. BPKAD sudah menghitung semua. Kami sudah membahas dengan BPKAD, cuma angka pastinya masih belum final, terangnya.
Untuk itu, ujarnya, BKD dan BPKAD akan melakukan pertemuan hari Senin, 29 Januari 2024  mendatang untuk menuntaskan masalah penghitungan berapa kemampuan daerah dalam menerima pegawai.

Setelah itu, BPKAD membuat Surat Pernyataan Mutlak Kepala Daerah bahwa ada uang sekian untuk membayar gaji dan dihitung berapa jumlah formasi yang akan diterima. Setelah itu diusulkan formasi penerimaan CPNS dan PPPK di lingkup Pemprov NTB sebelum 31 Januari 2024. Sebenarnya kalau sudah ada angka ini, gampang kita usulkan, ungkapnya.

Mengenai jumlah tenaga honor yang masih tersisa dan belum diangkat sebagai PPPK, mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini mengakui masih cukup banyak, yakni 7.000 lebih. Diakuinya, pihaknya masih belum bisa mengangkat semua tenaga honorer ini menjadi PPPK, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah. Meski di satu sisi, pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2024 ini akan mengangkat 2,3 juta pegawai, jika daerah tidak memiliki anggaran, maka pengangkatan tenaga honor akan dilakukan bertahap.

Atas dasar ini, ujarnya, pihaknya harus berkonsultasi dengan BPKAD terkait kemampuan anggaran daerah dan Biro Organisasi Setda NTB terkait asistensi dan validasi analisis beban kerja dan analisis jabatan dalam menerima PPPK dan CPNS, sehingga pengusulan formasi ke pusat sebelum tanggal 31 Januari 2024 bisa dilakukan.

Sebelumnya Kepala Biro Organisasi Setda NTB Dr. Nursalim, S.SOs., M.M., menyebut dari hasil asistensi dan validasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB diketahui ada kekurangan sebanyak 2.232 PNS yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Sementara OPD menginput kebutuhan PNS di aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan (Simona) Kemendagri. sebanyak 5.013 orang.

Namun, data kebutuhan PNS yang diinput perangkat daerah lingkup Pemprov NTB tersebut belum valid, sehingga dilakukan verifikasi dan validasi selama tiga hari. Kami menemukan sekitar 2.232 orang, kebutuhan PNS sesuai Anjab dan ABK. Karena memang dari data 5.013 orang itu, ada yang tidak sesuai Anjab dan ABK,” ungkapnya.

Dijelaskannya, usulan formasi CPNS 2024 dipersyaratkan harus berdasarkan Anjab dan ABK.yang diinput dalam aplikasi Simona Kemendagri. Setelah itu, pihaknya berkoordinasi dengan BKD dan BPKAD NTB terkait formasi CPNS yang akan diusulkan, apakah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (ham)