Tarif Penebangan Pohon Rp1,5 Juta Diduga Tak Ada Dasar Hukum

0

Giri Menang (Suara NTB) – Beredar luas video oknum petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat (Lobar) yang mematok harga Rp1,5 juta untuk biaya perantingan atau penebangan satu pohon di pinggir jalan. Hal ini pun sempat mengundang pertanyaan dari Kepala Desa Sengigigi, Mastur yang kebetulan didatangi dan merekam ketika diskusi dengan petugas DLH soal biaya atau tarif pemotongan pohon tersebut.

Pasalnya, pada Peraturan Bupati Lobar Nomor 48 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan pohon tidak ada ketentuan pasal yang mengatur soal tarif senilai Rp1,5 juta. Hal ini pun diklarifikasi oleh kepala DLH Lobar Hermansyah, Selasa, 7 Januari 2024. Dikatakan, terkait perantingan dan penebangan pohon sering dilakukan pihaknya berdasarkan Perbup. Di mana bagi yang mengajukan permohonan penebangan pohon ada kewajiban yang dilakukan sesuai dengan Perbup tersebut.

“Terkait dengan perantingan dan penebangan pohon dilakukan berdasarkan Perbup, sudah jelas aturannya. Ada aturan-aturan, misalnya bagi pemohon penebangan ada kewajiban yang harus dilakukan. Terkait video yang beredar itu penjelasan dari staf kami yang kami tidak tugaskan, artinya tidak pernah perintah (permintaan tarif), tapi insiatif sendiri karena bidangnya,” jelasnya, kemarin. Dijelaskan, tadinya petugasnya tersebut mengecek kondisi pohon dan berdiskusi dengan Kades Sengigigi.

Saat diskusi membahas soal perantingan dan penebangan pohon tersebut, itu direkam oleh Kades Senggigi. Kebetulan ketika itu dibahas soal mekanisme penggantian pohon yang ditebang. Dirinya menampik jika petugasnya sudah minta biaya penebangan pohon tersebut. “Itu kan tidak pernah terjadi (pungutan), ketika dijelaskan tiba-tiba direkam (video) seolah-olah dia dimintai, faktanya tidak pernah. Berapa dia kasih? Belum pernah ada satupun yang dipungut,” tegasnya.

Namun demikian, pihaknya akan memberikan sanksi teguran dan panggil stafnya tersebut. Akan tetapi pihaknya tak sepenuhnya menyalahkan stafnya, soal ketentuan ketika ada penebangan pohon yang dimaksud. Menurutnya, stafnya betul menjelaskan bahwa penggantian pohon yang ditebang, maka kewajiban bagi pemohon menyiapkan 15 pohon pengganti. Kalau satu pohon harganya Rp 100 ribu maka biayanya Rp1,5 juta. “Tapi itu bukan dalam bentuk uang sebenarnya, itu bisa dibelikan pohon oleh pemohon sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Kades Sengigigi, Mastur yang mempertanyakan soal tarif penebangan pohon oleh oknum DLH sudah dikoordinasikan dengan Pemda dalam hal ini Sekda Lobar, H. Ilham. Dan Sekda sudah memanggil kepala DLH Lobar terkait hal ini. “Sudah kami koordinasikan dengan pak Sekda, untuk dievaluasi,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah koordinasi dengan Polres, dan ada arahan dari Polres agar tetap menjaga kondusivitas daerah jelang pemilu. Ia mengaku tak mau terlalu ribet dan memperpanjang soal ini. “Tapi yang jelas ini (tarif pemotongan pohon) tak ada dasarnya, dan jangan diberlakukan DLH,” ujarnya.

Pihaknya  pun memberikan jalan keluar membantu Pemda menangani persoalan pohon pinggir jalan. Ia berharap kepada Pemda agar jalan-jalan kabupaten yang melintasi tiap desa agar dibuatkan surat edaran kepada Kades untuk memanfaatkan dana desa (DD) membiayai perantingan dan penebangan pohon. “Itu salah satu jalan keluar,” ujarnya. Dan untuk pungutan retribusi atau tarif perantingan dan penebangan pohon jangan sampai dipungut oleh DLH. Sebab penanganan perantingan dan penebangan pohon dianggarkan oleh desa.

Pihaknya sendiri belum menganggarkan untuk perantingan dan penebangan pohon ini. ‘’Kedepan kami anggarkan lewat DD, yang penting perlu ada surat edaran dari Pemda. Kami akan koordinasi dengan Pemda,”ujarnya. (her)