Waspadai Potensi TPPO

0
I Gede Putu Aryadi (Suara NTB/ist)

KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H menyebutkan bahwa sejak Agustus 2022 lalu, minat warga NTB yang ingin bekerja di luar negeri tercatat sebanyak 56 ribu lebih.

Namun hingga saat ini yang sudah ditempatkan ke negara penempatan sekitar 34 ribu orang, utamanya ke Malaysia. Masih ada 22 ribu warga NTB yang ingin keluar negeri, namun belum terserap pasar kerja luar negeri.

Gede menjelaskan, yang perlu diwaspadai oleh calon PMI yaitu adanya calo yang merekrut secara unprosedural atau ilegal. Sehingga hal itu berpotensi menjadi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang merugikan pencari kerja.

Ia menerangkan, berdasarkan data BP2MI, saat ini ada sekitar 500 ribu PMI asal NTB yang bekerja di puluhan negara penempatan di dunia. Dari jumlah tersebut, PMI bermasalah yang ditangani Disnaker pada tahun 2021-2022 sebanyak 1.008 orang. Jumlah tersebut jauh menurun jika dibandingkan jumlah kasus tahun-tahun sebelumnya yang mencapai puluhan ribu orang.

Meski dalam 2-3 tahun terakhir kasus TPPO di NTB menurun, namun setiap ada kasus perlu di-blow up secara besar-besaran di media untuk mengedukasi dan mengingatkan masyarakat,” ujar Gede dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan PMI di NTB bertempat di Hotel Holiday Resort akhir pekan kemarin.

Menurut Aryadi mem-blow up kasus TPPO merupakan salah satu langkah persuasif untuk menyadarkan masyarakat tentang konsekuensi jika berangkat bekerja ke luar negeri secara non prosedural. Sekaligus hal ini juga untuk menyadarkan jika ada aparat atau petugas atau oknum yang nakal.
“Ketika suatu kasus di blow up berarti ada banyak mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Dan itu akan ikut mengontrol serta mengawasi. Sehingga orang yang ingin melakukan penipuan TPPO akan berpikir ulang. Jika ada Perusahaan atau oknum petugas yang masih nakal maka terpaksa kita tindak, ” ucap Aryadi.

Selain melalui pendekatan persuasif, langkah yang tidak kalah pentingnya adalah melalui pendekatan represif dengan penegakan hukum terhadap para pelaku perseorangan atau perusahaan yang melakukan proses penempatan secara non prosedural.

Saat ini, ada 33 kasus yang sedang ditangani, dengan 65 tersangka dan 180 korban. Dari 180 korban tersebut, 40 orang diantaranya wanita. Sebelum Satgas TPPO dibentuk, ada tiga tersangka di Lombok Tengah yang ditangkap atas kasus TPPO dengan menggunakan UU No. 18 Tahun 2017 dan itu menjadi pertama kali di seluruh Indonesia dan menjadi yurisprudensi dalam penegakan hukum pada kasus berikutnya.

Jika penegakan hukum ini menggunakan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang TPPO, maka kejahatan PL atau calo pelaku kejahatan non prosedural PMI ini, seringkali bebas, sebab sangat sulit dalam pembuktiannya. Karena itu para pelaku kejahatan ini perlu ditindak sesuai dengan ranah Disnaker yaitu penegakan UU No. 18 Tahun 2017.

Meski begitu menurut Aryadi di UU No. 18 Tahun 2017 ini masih ada kelemahan, salah satunya yaitu ketika P3MI melakukan pelanggaran hukum, tidak ada sanksi pidananya. Yang ada hanyalah sanksi administrasi. Ini menimbulkan kesulitan untuk memberikan sanksi.

“Ada beberapa kasus P3MI punya JO (Job Order-red) dan SIP pada jabatan tertentu, contohnya ke Taiwan untuk industri. Namun ternyata yang direkrut adalah pertukangan. Izinnya apa yang direkrut apa. Karena itu perlu diperhatikan betul apa JO yang dibuka dan apa yang direkrut. Jangan sampai diberikan izin jika tidak sesuai. Karena pasti tidak berangkat,” tegas Aryadi.(ris)