Jumat Salam Biro Organisasi di Bayan, Prioritaskan Anak Stunting dan Ikhtiar Pertahankan Kearifan Budaya Lokal

0

Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan salah satu objek wisata yang memiliki banyak potensi. Tidak hanya itu, permasalahan stunting, kemiskinan menjadi persoalan yang mesti dituntaskan. Inilah aspirasi yang diterima oleh tim Jumpai Masyarakat Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat (Jumat Salam) Biro Organisasi Setda NTB, Jumat, 8 Desember 2023.

TIM Jumat Salam, Biro Organisasi Setda NTB dipimpin Kepala Bagian Tatalaksana Ahlul Wakti, S.T., M.T., dan Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (RB dan AKIP) Saharuddin, S.Sos., M.H., menyerap aspirasi jajaran Pemerintah Desa Bayan yang dipimpin Sekretaris Desa Bayan Hasan Basri.

Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Saharuddin, menjelaskan, tujuan tim turun ke desa adalah melaksanakan giat Jumat Salam. Jumat Salam ini merupakan salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si.

Pada giat Jumat Salam ini, tim dari Biro Organisasi Setda NTB mendapat desa binaan, yakni Desa Bayan. Pihaknya bersama dengan tim lainnya turun untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyelesaikan persoalan yang ada di desa.

Hal senada disampaikan Kepala Bagian Tatalaksana Ahlul Wakti, jika pihaknya datang ke desa untuk berkoordinasi dan menyerap informasi, seperti potensi desa, pengembangan pariwisata, potensi air minum dan lainnya. Hal lain yang juga mendapatkan perhatian, ujarnya, adalah masalah stunting dan kemiskinan ekstrem.

Pihaknya mengharapkan pemerintah desa dan jajaran memperhatikan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem ini. Termasuk menganggarkan dari dana desa. Begitu juga dalam menyelesaikan persoalan lainnya yang ada di desa, jika tidak mampu di tingkat desa bisa dikoordinasikan ke pemerintah kabupaten atau provinsi.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Desa Bayan Hasan Basri memberikan apresiasi terhadap kebijakan Pj Gubernur yang menggelar Jumat Salam. Pihaknya berharap kegiatan Jumat Salam ini bisa berjalan dengan baik dan mampu menjembatani penyelesaian persoalan yang ada di desanya.

Diakuinya, DD di Desa Bayan sebanyak Rp 2 miliar. Sekarang ini sedang diupayakan pemekaran Desa Bayan menjadi dua bagian, yakni menjadi Desa Teres Genit. Pemekaran dilakukan,karena luas wilayah Desa Bayan cukup luas.

Sekarang ini, ujarnya, ada 3.000 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sebanyak 6.000 jiwa. Sementara angka kemiskinan sekitar 900 KK yang terdata Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kemiskinan ekstrem sebanyak 102 dan baru terlayani bantuan sebanyak 62 KK. “Mereka menerima dana sebesar  Rp 300 ribu sebulan,” ujarnya.

Pihaknya juga memprioritaskan penanganan stunting dan dianggarkan di DD.  “Pada tahun 2023, kami alokasikan sebesar Rp 50 juta untuk penanganan stunting. Sampai dengan bulan Desember, ada 60 anak yang stunting. Setiap tahun dianggarkan,” tambahnya.

Sementara Kaur Kesra Desa Bayan Sariadi, menambahkan, Bayan memiliki banyak potensi budaya, baik dari sisi ketahanan lokal dan budaya. Menurutnya, potensi yang dikembangkan adalah pentas budaya dalam ketahanan lokal dan diinisiasi Kemendikbud dalam rangka melihat potensi ketahanan pangan lokal jadi prioritas. ‘’Hampir sekian tahun diuji, ada gempa dan Covid, ketahanan lokal tetap dipertahankan,” terangnya.

Menurutnya, Desa Bayan memiliki banyak potensi budaya, seperti Masjid Adat Bayan, hutan adat dan kegiatan lainnya. “Hutan adat tetap dipertahankan. Ada sanksi bagi yang melanggar awig- awig,” terangnya.

Pihanya mengharapkan 4 hutan adat  mendapat kekuatan hukum yaitu masing-masing Hutan Adat  Mandala seluas 10 hektar, hutan adat Bangket Bayan 57 hektar, Hutan Adat Tiur Rerangan 6 hektar, dan Hutan Adat Pengempokan 8 hektar.

Diakuinya, tantangan budaya yang dialami adalah permasalahan  tentang pengakuan adat dan budaya yang dimiliki. Apalagi di Bayan memiliki padi tradisional (padi bulu) atau padi ketan. Menurutnya, ini yang harus sama sama dikembangkan dan mendapat pengakuan kearifan lokal.

‘’Sekarang karang taruna sedang mengeksplor budaya, namun secara administrasi belum ada. Khawatir diklaim orang luar. Harap ada payung hukum tentang kearifan lokal agar tidak diklaim daerah lain,’’ harapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Bagian RB dan AKIP pada Biro Organisasi Setda NTB Saharuddin, menegaskan komitmen pihaknya yang akan melanjutkan permasalahan desa ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang. Nanti OPD yang bersangkutan diharapkan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Sementara Kepala Bagian Tatalaksana Ahlul Wakti, mengingatkan agar budaya dan kearifan lokal KLU tidak diklaim pihak lain, maka harus didaftarkan untuk memiliki hak paten. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait masalah kearifan lokal dan budaya yang dimiliki Desa Bayan. Termasuk bagaimana meningkatkan promosi budaya dan kearifan lokal yang dimiliki lewat media sosial (medsos).

Setelah menyerap aspirasi jajaran Pemerintah Desa Bayan, Biro Organisasi Setda NTB diwakili Kabag RB dan AKIP Saharuddin menyerahkan bantuan telur pada pihak desa untuk menangani masalah stunting di Desa Bayan. (ham)