Gunakan BTT Intervensi Harga

0
Baiq Nelly Yuniarti (Suara NTB/dok)

PROVINSI NTB menjadi salah satu dari sepuluh provinsi dengan inflasi terendah se-Indonesia. Tingkat inflasi NTB berada di angka 2,66 persen Year-on-year (yoy), di bawah inflasi nasional. Meski demikian, inflasi di NTB mendapat evaluasi dari Pemerintahan Pusat. Pasalnya pada November 2023 kemarin, inflasi di NTB di atas rata-rata nasional, yakni 2,92 persen.
“Kalau inflasi ini ada evaluasi dari pusat juga,” kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti kepada wartawan kemarin.
Salah satu evaluasi dari pusat adalah, perlunya penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD untuk mengintervensi inflasi, salah satunya dengan cara menekan harga pasar.
“Harusnya, anggaran tersebut bisa digunakan untuk mengintervensi harga pasar. Ini yang belum dilakukan oleh Provinsi NTB,” ungkapnya.

Adapun lima besar komoditas penyumbang inflasi pada November 2023, seperti cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, cabai merah, bawang merah dan emas perhiasan.

Penjabat Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi menjelaskan terkendalinya inflasi di NTB merupakan ikhtiar Pemprov NTB melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB berkolaborasi dan bersinergi dengan TPID kabupaten dan kota. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengendalikan inflasi dengan astrategi 4 K, yaitu menjamin ketersediaan stok pangan, menjamin kelancaran distribusi rantai pasok pangan, menjaga keterjangkauan harga pangan dan malakukan komunikasi yang efektif.

Sebelumnya Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan, inflasi di NTB terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada sejumlah kelompok. Misalnya kenaikan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,33 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,36 persen; kelompok transportasi sebesar 2,52 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,18 persen.

Selanjutnya kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,95 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,79 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,51 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,04 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,80 persen.(ris)