Antisipasi Gugatan Sengketa Hasil Pemilu, Bawaslu NTB Perkuat Catatan Pengawasan

0
Suhardi. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Bawaslu Provinsi NTB dari jauh-jauh hari telah mempersiapkan diri mengantisipasi munculnya gugatan Perselisihan Sengketa Hasil Pemilu (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab jika ada gugatan masuk, maka Bawaslu akan turut menjadi pihak yang akan memberikan keterangan dalam persidangan.

Anggota Bawaslu NTB sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Suhardi menyampaikan potensi gugatan PHPU pemilu 2024 sangat terbuka jika peserta pemilu tak menerima keputusan KPU terhadap hasil pemungutan dan rekapitulasi suara.

Karena itu Bawaslu sebagai pihak yang akan ikut terlibat dalam proses persidangan PHPU dituntut untuk bisa memberikan penjelasan terkait hasil pengawasannya, terutama menyangkut objek sengketa. Dimana keterangan dari Bawaslu akan sangat mempengaruhi keputusan persidangan itu sendiri

“Dalam PHPU ini KPU sebagai termohon, Peserta pemilu sebagai pemohon, dan Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Maka tugas kita tentu memberikan keterangan sedetail dan sejelas mungkin di hadapan Mahkamah Konstitusi,” ujar Suhardi.

Karena itu Suhardi menekankan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTB. Bahwa tugas pengawas Pemilu selain bergelut pada hasil pengawasan dalam bentuk data, juga harus mampu memberikan keterangan atau argumen yang valid dan komprehensif di muka sidang PHPU. Ia meminta kepada jajarannya untuk mendokumentasikan seluruh hasil Pengawasan yang telah dilakukan sejak awal tahapan berlangsung.

“Banyak kemungkinan yang muncul ketika nanti misalnya terjadi PHPU, Bawaslu pasti tidak akan luput dari dalil yang disebutkan oleh pemohon maupun pemohon di dalam proses penyelesaian sengketa. Jadi saya minta teman-teman di kabupaten/kota bersiap untuk semua kemungkinan itu,” serunya.

Untuk mendukung hal tersebut, Suhardi kemudian meminta seluruh jajarannya hingga di tingkat adhoc untuk melakukan konsolidasi data serta pengarsipan seluruh dokumen hasil pengawasan, penindakan, maupun penyelesaian sengketa yang telah dilakukan selama tahapan berlangsung, terutama pada masa kampanye ini.

“Untuk meningkatkan kapasitas jajaran Bawaslu, kami undang narasumber dari Mahkamah Konstitusi serta Tenaga Ahli Bawaslu RI untuk meningkatkan kompetensi serta kapasitas jajaran pengawas Pemilu dalam menyusun keterangan saksi dalam PHPU,” pungkasnya. (ndi)