Kafe Ilegal di Jagaraga Segera Ditutup Pemdes Jagaraga

0
Kades Jagaraga, M. Hasyim bersama Kapolsek, Satpol PP dan kepala UPT Puskesmas Kuripan mengumpulkan pelaku usaha warung tuak atau kafe Ilegal dan kos-kosan yang dikeluhkan warga, Senin, 4 Desember 2023.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Para pengelola usaha warung tuak atau kafe ilegal di Desa Jagaraga kecamatan Kuripan, Lombok Barat bakal ditutup Pemdes setempat. Menyusul keberadaan kafe ilegal ini dikeluhkan oleh warga sekitar, lantaran mengganggu keamanan dan ketertiban serta ditemukannya oknum yang suspek HIV diduga di daerah setempat.

Di samping itu, keberadaan warung tuak yang dimodali oleh orang luar daerah ini melanggar beberapa Peraturan daerah (Perda) Lobar. Karenanya pada Senin, 4 November 2023, pihak Pemdes mengumpulkan para pengelola usaha kafe Tuak dan kos-kosan tersebut di aula kantor desa setempat. Dihadiri Kades Jagaraga M Hasyim, Kasat Pol PP Lobar Baiq Yeni S Ekawati, Kabid Gakda, pihak kecamatan, Kapolsek, unsur TNI dan kepala UPT BLUD Puskesmas Kuripan.

Dalam kesempatan itu para pemilik usaha menandatangani berita acara hasil pertemuan tersebut. Dikonfirmasi usai pertemuan tersebut, Kades Jagaraga, M. Hasyim mengatakan pihaknya berupaya melakukan upaya penertiban dalam bentuk pembinaan terhadap pelaku usaha warung tuak atau kafe tuak dan kos-kosan.

“Kita berupaya membina karena ini bagian dari upaya dari Pemdes. Terkait aspirasi (keluhan) yang sudah sangat meresahkan warga, terkait keberadaan warung tuak dan kos-kosan ini,”tegasnya. Warga mengeluhkan dampak dari keberadaan usaha-usaha ini, seperti gangguan Kamtibmas, pencurian, curanmor dan perkelahian.

Selain itu,  merujuk pada beberapa Perda Lobar tentang RTRW dan pengawasan, pengendalian Minol, Perda Kamtibmas. Para pelaku usaha kafe Tuak melanggar ketentuan Perda tersebut. Sehingga hal ini yang mendasari pihaknya melakukan tindakan pembinaan dan penertiban, “Rencananya kami akan tutup yang sangat meresahkan warga,”tegasnya.

Hal lain yang mendasari Pemerintah menutup usaha ini karena adanya temuan dugaan suspek HIV di daerah setempat. Hal ini membuat pihaknya berupaya bagaimana mencegah penularan penyakit di desanya. Di satu sisi, dari keterangan pengelola usaha yang punya modal atau pemodal dari luar desa dan daerah Lobar. Seperti dari wilayah kecamatan lain, bagian dari Lombok Tengah, dan kota Mataram. “Pemodal dari luar, bukan dari warga kita, warga kami dimanfaatkan mengelola usaha ini,”ujarnya. Pihaknya juga sangat berharap ketegasan pemda melaksanakan amanah Perda tersebut.

Pihaknya juga berharap ada solusi dari Pemda terdapat warganya, yang akan ditutup usahanya ini. Dalam bentuk perhatian khusus seperti pembinaan dan progam intervensi untuk mengalihkan mata pencaharian warga. “Karena kita akan lakukan tindakan tegas,”ujarnya. Sebab pengelola usaha mengaku siap, melaksanakan kebijakan Desa maupun Pemda.

Sementara itu Kabid Gakda Satpol PP Lobar, Wirya Kurniawan mengatakan, kafe atau warung tuak yang ada di desa itu belum berizin. Sedangkan kos-kosan akan dilakukan pengecekan terkait izin.

“Kalau warung tuak atau kafe semua belum ada izin, karena mengacu Perda yang boleh ada Kafe hiburan itu di Sekotong dan Sengigigi,”sebutnya. Keberadaan kafe ilegal ini pun melanggar Perda nomor 11  tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kemudian, Perda nomor 1 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Perda 1/2015 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol, dan Perda 9/2016 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pemanggilan ini sebagai upaya pembinaan persuasif.

Pihaknya meminta agar pengelola menghentikan kegiatan usaha tersebut. Jika tidak maka langkah Penertiban dilakukan pihaknya bersama pemdes. Terkait solusi kebijakan program bagi warga yang ditutup usahanya, nanti dikoordinasikan lebih lanjut dengan OPD lainnya.

Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Kuripan, Ns. H. Hasmuni Budiawan, S.Kep., mengatakan, pihaknya melakukan screening di tempat-tempat usaha ini sebagian bagian dari tangung jawab puskesmas dalam melaksanakan Permenkes 23 tahun 2022 dan Perda nomor 1 tahun 2022 tentang penanggulangan HIV/Aids. “Ditemukan dua orang yang diduga terjangkit HIV,”jelasnya. Temuan puskesmas itu ditindaklanjuti ke rumah sakit. Menurutnya langkah antisipasi sudah dilakukan puskesmas.

Pengelola kafe, Wayan Jimadi menyambut baik kegiatan yang dilakukan pemdes mengumpul warga pengelola usaha mencegah  gangguan Kamtibmas dan menjaga kesehatan warga. “Biar ada pencegahan kedepannya,” imbuhnya. Menurutnya kalau ada pelanggaran dari sisi Kamtibmas maupun keamanan, kesehatan pelaku usaha siap ditindak. Yang diundang pada kesempatan ini diundang 8 pelaku warung tuak, dan kos-kosan 10 orang. (her)