Diluncurkan Presiden, Pj Gubernur Minta OPD di Lingkup Pemprov NTB Gunakan Sertifikat Elektronik

0
Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB Lutfi Zakaria menyerahkan sertifikat pada Kepala BPKAD Provinsi NTB Samsul Rizal pada peluncuran Sertifikat Elektronik di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin, 4 Desember 2023. (Suara NTB/ham)

Mataram (Suara NTB) – Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan sertifikat elektronik secara nasional, Senin, 4 Desember 2023. Peluncuran penggunaan sertifikat elektronik ini digelar secara virtual dan diikuti pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Di NTB, kegiatan peluncuran sertifikat elektronik ini digelar di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB dan dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.SI.

Hadir juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB dan masyarakat penerima sertifikat dari pemerintah, khususnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB.

Pj Gubernur NTB, H. Lalu Gita Ariadi, dalam sambutannya memberikan apresiasi dengan kebijakan baru yang dipergunakan oleh pemerintah pusat dalam melindungi hak milik masyarakat, baik dari ancaman pemalsuan hingga ancaman bencana, seperti kebakaran atau banjir dan lainnya.

Menurutnya,  dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dokumen-dokumen penting seperti sertifikat tanah tidak ada kekhawatiran lagi terjadi pemalsuan hingga penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Apalagi, pihak BPN sudah memikirkan seperti apa keamanan dari sertifikat elektronik yang diluncurkan ini.

‘’Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kini mampu menyiapkan fasilitas penyimpanan bank data yang aman. Bahkan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, data yang sudah tersimpan dengan baik di bank data dapat diproses kembali, sehingga dokumen yang otentik dapat dimiliki kembali,’’ ujarnya.

Meski demikian, akunya, bagi sebagian orang belum merasa memiliki sertifikat, jika belum menggenggam secara fisik. Namun, kebijakan yang dikeluarkan oleh BPN, jika ada masyarakat yang menginginkan bukti cetak secara fisik, siap dilakukan dengan jenis kertas yang sudah ditentukan pihak BPN.

Terkait penggunaan sertifikat elektronik ini, Pj Gubernur menugaskan Kepala BPKAD Provinsi NTB Drs. Samsul Rizal, M.M., memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sertifikat elektronik, sehingga ada tidak lagi  rasa was-was aset yang dimiliki akan diklaim oleh pihak lain.

Begitu juga pada elemen masyarakat agar memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya, sehingga memudahkan beban kerja dari Kementerian ATR/BPN. Pihaknya berharap terobosan ini akan menyelesaikan satu permasalahan dasar yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti perebutan tanah, klaim-klaim tanah, dan lain sebagainya.

Sementara Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB Lutfi Zakaria, S.IP., M.H., menjelaskan, penerbitan sertifikat elektronik ini adalah untuk keamanan data dan sertifikat dari ancaman bencana dan upaya pemalsuan. Diakuinya, ketika Kantor BPN terbakar mengakibatkan dokumen sertifikat milik lembaga, perorangan atau perusahaan akan memunculkan upaya pihak lain membuat sertifikat baru, karena arsipnya tidak ada di BPN. Namun, ketika menggunakan sertifikat elektronik, upaya seperti itu bisa dicegah.

‘’Ini juga untuk pelayanan publik yang lebih baik. Artinya nanti tidak ada lagi masyarakat yang datang ke kantor membuat sertifikat dengan berhadapan langsung dengan pegawai. Ini upaya untuk mengurangi interaksi. Ini juga lebih cepat, karena dengan sertfikat elektronik less paper,’’ ujarnya.

Ditegaskannya, sertifikat elektronik tidak mesti dicetak, tapi melihat kondisi masyarakat yang merasa lebih afdol, jika ada bukti sertfikat secara fisik. Selain itu, sertifikat ini tidak seperti sertifikat sebelumnya yang berlembar-lembar, tapi sertfikat elektronik ini hanya selembar dengan kertas khusus (paper security) dari BPN.

Untuk sementara, ungkapnya, penerapan sertifikat elektronik ini adalah bagi instansi pemerintah, lembaga/kementerian yang ada di NTB. Setelah itu baru diprioritaskan bagi masyarakat umum yang ingin membuat sertifikat elektronik. (ham)