Dijerat Tipiring, Pengelola Kafe di Lobar Bayar Denda

0
Sidang Tipiring terhadap beberapa oknum pengelola kafe di wilayah Kuripan, Lombok Barat.(Suara NTB/Ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah pelaku pengelola kafe ilegal di wilayah Kuripan, Lombok Barat dijerat tindak pidana ringan (Tipiring), lantaran masih nekat melakukan aktivitas kendati tak ada izin dari pemerintah. Sejumlah oknum ini pun disanksi membayar denda Rp1 juta per orang.

Denda ini masuk ke kas daerah menjadi pendapatan lain-lain yang sah. Jika mereka nekat beroperasi lagi, hukuman atau sanksi yang akan dikenakan tambah berat lagi. Demikian Kabid Gakda Satpol PP Lobar, Wirya Kurniawan mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan penertiban usaha hiburan atau kafe Tuak ilegal di wilayah kecamatan Kuripan. “Dan kita sudah melaksanakan tindak pidana ringan atau Tipiring, dan sudah disidangkan,” tegasnya, Senin, 4 Desember 2023.

Terdapat enam kafe yang disasar. Namun dari enam Kafe itu ada tiga yang kedapatan (ditemukan) bukti. Sehingga tiga pengelola kafe ini yang disidang tipiring di kantor camat Kuripan. “Dan mereka pun dikenakan denda administrasi masing-masing Rp1 juta, masuk ke kas daerah, masuk ke pendapatan lain-lain yang sah,”ujarnya.

Setelah divonis bersalah, jika pengelola kafe tetap saja beroperasi, maka sanksinya diperberat sesuai Perda Pemda. Denda yang dikenakan dinaikkan lebih tinggi lagi, dari sebelumnya Rp1 juta. Karena sesuai ketentuan Perda, batas maksimal denda itu Rp50 juta. Menurutnya hal ini sebagai upaya memberi efek jera bagi pengelola kafe.

Diakui, kafe atau warung tuak yang ada di daerah Kuripan itu belum berizin. “Kalau warung tuak atau kafe semua belum ada izin, karena mengacu Perda yang boleh ada Kafe hiburan itu di Sekotong dan Sengigigi,” sebutnya.

Keberadaan kafe ilegal ini pun melanggar Perda nomor 11  tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kemudian, Perda nomor 1 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Perda 1/2015 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol, dan Perda 9/2016 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. (her)