Dana Pilkada 2018 Tersisa Rp4 Miliar, Lobar Kembali Berikan Hibah Rp24 Miliar ke KPU

0
H. Ilham (Suara NTB/dok), Rizal Umami (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Dana Pilkada tahun 2018 sebesar Rp24 miliar tak terpakai semua, lantaran Rp4 miliar dana Pilkada tersebut dikembalikan KPU Lombok Barat (Lobar) ke Pemkab Lobar. Kendati demikian, pihak Pemda justru tetap memberikan hibah Pilkada tahun 2024 ke KPU pada kisaran besaran yang sama Rp24 miliar. Sedangkan hibah ke Bawaslu belum disepakati Pemda, lantaran besaran anggaran yang diusulkan Bawaslu diinilai tak mampu disanggupi Pemda.

Sekda Lobar H. Ilham yang dikonfirmasi soal hibah ke penyelenggara pilkada, mengatakan pihak Pemda sudah menyepakati dana hibah KPU sebesar Rp24 miliar. “Sudah kita sepakati anggaran KPU Rp24 miliar dan saya sudah tandatangani kesepakatan bersama dengan KPU Lobar,” jelasnya, kemarin.

Berkaca dari pelaksanaan pilkada tahun 2018 lalu, KPU diberikan dana hibah Rp24 miliar, artinya sama dengan tahun 2024. “Pilkada tahun 2018, hibah ke KPU Rp24 miliar sama (dengan tahun 2024). Tapi dia (KPU) mengembalikan sekitar Rp4 miliar, sehingga yang terpakai 21 miliar,”sebut Sekda.

Menurutnya, pengunaan hibah ini tak perlu dikhawatirkan disalahgunakan, karena ada anggaran dikembalikan ke Pemda. Sebab menurutnya, penyelenggara juga diperiksa pengunaan anggaran. Hibah ke penyelenggara pemilu (KPU red) diakui berlangsung alot. Kenapa alot? Karena pembahasan terkait besaran hibah antara usulan dari KPU maupun Bawaslu dengan kemampuan daerah menyiapkan anggaran itu berbeda. “Sehingga harus berdiskusi panjang untuk mencari titik temu, prinsipnya tidak boleh kegiatan pilkada tak terselenggara atas alasan apapun, termasuk keuangan,”tegasnya.

Sedangkan hibah untuk Bawaslu belum disepakati, karena masih proses pembahasan. Pada hari yang sama dengan kesepakatan hibah KPU, Pemda juga mengundang Bawaslu membahas hibah tersebut. Sebab selama ini Bawaslu belum pernah datang menyampaikan usulannya, seperti apa uraian kegiatannya. Bawaslu menyampaikan usulan yang nilai anggarannya Rp16 miliar. Tim Pemda dan Bawaslu duduk bersama membahas angka yang dibutuhkan pada kegiatan-kegiatan Bawaslu yang nanti dibiayai.

Terkait usulan Bawaslu Rp16 miliar tentu Pemda tidak mampu. Sebab kalau berkaca dari pelaksanaan pilkada 2018 lalu, hibah ke Bawaslu kurang lebih Rp2,5 miliar. Tentu dipahami, kondisi berbeda kondisi dan standar harga. Namun kalau angka usulan Bawaslu sebesar itu Pemda tidak mampu, karena itulah tim Pemda mengajak Bawaslu berhitung bersama-sama, seperti halnya dilakukan dengan KPU.

Ditanya terkait apakah hibah yang belum disepakati ke Bawaslu, ada indikasi perbedaan perlakuan? Menurutnya tidak ada hal demikian. Sebab kata dia hal ini semata-mata perbedaan cara dan dasar berhitung serta standar yang digunakan. Karena itu, hal inilah yang dibahas secara bersama-sama oleh Pemda dan tim terkait.

Selain itu, Bawaslu juga agak kurang berkomunikasi dengan tim pemda. Pihaknya sudah berkunjung ke Bawaslu awal November lalu, dan minta mereka segera menyusun usulan secara kongkret. Namun belum ada tindaklanjut, sehingga pihaknya berinsiatif mengundang Bawaslu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lobar, Rizal Umami mengatakan Pemda Lobar menjadi satu-satunya pemda  di NTB yang belum menggarkan dana hibah peleksanaan pilkada 2024, baik untuk KPU maupun Bawaslu.

“Ini menjadi atensi Kemendagri saat pelaksanaan zoom meeting dengan pihak KPU, Bawaslu dan Pemda seluruh Indonesia, Kamis (30/11). Sebab sebelumnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sudah disampaikan kepada Pemda seluruh Indonesia untuk menganggarkan dana hibah Pilkada itu. Dan Di NTB hanya Lombok Barat yang belum menyepakati nominal NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), malah di kabupaten lain itu sudah ada yang ditrasfer dan tinggal mencairkan,” bebernya.

Justru diungkapkan Rizal, koordinasi pihaknya dengan Pemda Lobar belum membuahkan hasil atas usulan Rp 16 miliar untuk dana pengawasan Pilkada 2024.  Bahkan belum ada pembahasan lebih lanjut dengan Pemda. Hal itupun kata Rizal tak dibantahkan Pemda saat koordinasi dengan Kemendagri. (her)