Untuk Bayar Honorer dan Gaji PPPK

0
H. Fathurrahman (Suara NTB/ham)

PENJABAT (Pj) Sekda Provinsi NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., mengakui, belanja pegawai dalam APBD 2024 membengkak dibandingkan pada APBD 2023 menjadi Rp2,29 triliun. Itu artinya, belanja pegawai meningkat sebesar Rp318,558 miliar dibandingkan dengan APBD Perubahan 2023 yaitu sebesar Rp1,975 triliun.

Menurutnya, naiknya belanja pegawai di APBD 2024 ini disebabkan penambahan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih dalam proses seleksi. Hal ini, berimplikasi terhadap kenaikan belanja pegawai. Selain itu, tambahnya, masih banyak pula tenaga honorer yang tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB yang mesti dibayar honornya.

Adanya rekrutmen PPPK ini, menjadi beban atau kewajiban pemerintah daerah membayar gaji dan tunjangan mereka. Hal ini tentu harus dialokasikan pada APBD untuk membayar gaji dan tunjangan tenaga PPPK yang sedang proses rekrutmen.
Sementara data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB mencatat jumlah tenaga honorer dari seluruh perangkat daerah per Juni 2023 sebanyak 15.790 orang. Data tersebut dilakukan verifikasi faktual untuk mengetahui apakah tenaga honorer tersebut masih bekerja atau tidak. Hasil verifikasi faktual itu juga menjadi dasar pemerintah daerah untuk membuat kebijakan ke depannya, apakah mereka akan didorong ikut seleksi CPNS atau PPPK jika masih memenuhi syarat dari sisi umur.

Khusus untuk PPPK, salah satu syarat ikut seleksi adalah usia maksimal 59 tahun. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN dilakukan secara bertahap. Kita lakukan pengangkatan para honorer yang ada masuk database secara bertahap. Ketika tidak lulus PPPK dia kembali lagi menjadi honorer,” kata mantan Kepala BKD Provinsi NTB ini.

Di sisi lain, ungkapnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah melarang Pemda untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer yang baru. Larangan itu berlaku mulai 1 Oktober lalu. Beda halnya dengan tenaga honorer yang ada di sekolah yang dibiayai tidak dengan APBD. Mereka dibiayai menggunakan dana komite atau di luar APBD yang menjadi tanggung jawab sekolah yang mengangkatnya. (ham)