TPPU STKIP Bima, Penyidik Telusuri Peran Orang Lain

0
Teddy Ristiawan . (SuaraNTB/ils)

Mataram (Suara NTB) – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB, tengah menelusuri adanya peran orang lain di kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima.

“Jadi, hasil kordinasi dengan PPATK ada dugaan aliran dana ke pihak lain (di luar pengurus yayasan), inilah yang masih kita telusuri lebih lanjut,” kata Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Teddy Ristiawan, kepada Suara NTB, kemarin.

Teddy pun meyakinkan, kasus yang sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan tersebut terus berproses. Sementara yang transaksinya muncul di PPATK hanya dua orang ditambah satu orang di luar pengurus yayasan. “Jadi, kesulitan PPATK untuk menelusuri aliran uang di kasus itu karena tidak melalui transfer melainkan diambil langsung secara cash,” sebutnya.

Kendati demikian, penanganan terhadap kasus itu sudah memiliki kemajuan yang cukup signifikan tinggal melakukan pendalalaman lebih lanjut. Salah satunya dengan intens melakukan kordinasi dengan PPATK. “Kita masih terus intens berkoordinasi dengan PPATK untuk mempelajari detail hasil audit yang diterima sebelumnya,” ucapnya.

Sejauh ini dalam penelusuran terhadap TPPU tersebut lanjut Teddy, ditemukan adanya aliran uang senilai R6 miliar ke sejumlah pihak. Uang itupun merupakan akumulasi bukan dari hasil sisa rekening yang dilakukan penelusuran. “Jadi, uang itu merupakan akumulasi dari sisa rekening yayasan, kalau kita jadikan tersangka duitnya sudah tidak ada,” tukasnya.

Sebelumnya, di tindak pidana penggelapan ada tiga orang tersangka yang ditetapkan. Mereka yakni mantan Ketua STKIP periode 2016-2020 Amran Amir, Ketua Yayasan IKIP Bima Periode 2019-2020 Muhammad Fakhri, dan Kepala Bagian Administrasi Umum Periode 2016-2019 Muhammad Fakhri. Mereka juga sudah divonis inkrah oleh Pengadilan dimana mereka melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama. Muhammad Sopyan divonis tiga tahun penjara, Amran Amir divonis dua tahun penjara, dan Muhammad Fakhri delapan bulan penjara.

Mereka juga telah melayangkan banding atas putusan tersebut. Namun, majelis hakim Pengadilan Tinggi NTB menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima atas hukuman para terpidana. Di putusan pidana penggelapan itu, turut membebankan para terdakwa mengganti kerugian yang muncul sesuai hasil audit independen pihak kampus senilai Rp19,34 miliar. Langkah itu menjadi dasar sehingga penyidik memaksimalkan proses penindakan TPPU-nya. (ils)