Tak Capai Target, Kinerja Pimpinan OPD akan Dievaluasi

0
Sejumlah pengunjung dan pedagang di Pasar Kebon Roek terlihat beraktivitas. Retribusi pasar terancam tidak mencapai target di tahun 2023. Pemkot Mataram akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD yang target retribusi dan pajak daerah tidak mencapai target. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Mataram akan dievaluasi. Hal ini berkaitan dengan target pendapatan asli daerah baik dari retribusi maupun pajak tidak tercapai.

Beberapa OPD terancam tidak mencapai target adalah target retribusi parkir pada Dinas Perdagangan Kota Mataram, retribusi parkir tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Mataram dan sumber pendapatan lainnya.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menegaskan, target retribusi maupun pajak merupakan potensi yang ditargetkan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Artinya, organisasi perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kota Mataram telah menghitung dan memiliki strategi untuk memenuhi capaian target tersebut. “Retribusi dan pajak yang merupakan sumber PAD ditargetkan masing-masing OPD. Jadi mereka sudah memiliki hitung-hitungan sendiri,” kata Alwan dikonfirmasi pekan kemarin.

Beberapa potensi PAD berupa pajak dan retribusi daerah terancam tidak memenuhi target. Hal ini kata Alwan, akan menjadi pertanyaan kenapa target tidak bisa tercapai. Permasalahan ini akan dibongkar dan diminta pimpinan organisasi perangkat daerah tidak berhenti mencari solusi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Alwan menambahkan, bagi yang tidak mencapai target akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD. Selain itu, ia akan meminta dilakukan evaluasi terhadap sistem maupun sumber daya manusia di masing-masing OPD. “Kita akan evaluasi baik itu kinerja dan sistemnya,” tegasnya.

Di satu sisi, ia memahami OPD memiliki kendala terhadap optimalisasi sumber pendapatan asli daerah. Misalnya, pajak reklame hanya ditargetkan 60 persen karena adanya peralihan terhadap penetapan pajak reklame serta kebijakan pemotongan bando jalan yang menjadi salah satu sumber pajak reklame terbesar. Demikian pula dengan pajak retribusi parkir dan sewa toko yang belum digarap maksimal. Kendala ini akan menjadi bahan evaluasi sehingga diminta masing-masing pimpinan OPD mencari alternatif untuk peningkatan PAD. “Pimpinan OPD memiliki komitmen dengan TAPD sebelum penetapan PAD. Jadi ini akan menjadi bahan evaluasi terhadap sistem dan lain sebagainya,” demikian kata dia. (cem)