Penghapusan Debat Cawapres Dianggap Kemunduran Demokrasi

0
Halili Hasan, Hendri Satrio,  Airlangga Pribadi Kusman. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Dihapuskannya sesi adu argumentasi antar cawapres menjadi sorotan berbagai kalangan. Keputusan ini dinilai sebagai salahsatu bentuk kemunduran dalam pesta demokrasi di Indonesia. Sementara itu, sebagian kalangan lainnya menilai, ini akan membuat pemilih seperti membeli kucing dalam karung.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, seperti dilansir dari liputan6.com, menjelaskan perubahan ini diterapkan agar pemilih bisa melihat sejauh mana kerja sama masing-masing capres-cawapres dalam penampilan debat. “Supaya publik makin yakin pada teamwork (kerja sama) antara capres dan cawapres dalam penampilan debat,” katanya, Kamis, 30 November 2023.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan mengatakan, format debat 2024 ini jelas sebuah kemunduran. “Publik dirugikan karena tidak diberikan ruang mendapatkan referensi memadai tentang figure kepemimpinan otentik masing-masing kandidat pemimpin,” katanya, seperti dikutip dari tribunnews.com, Sabtu 2 Desember.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, seperti dikutip dari sindonews.com, mengatakan perubahan format yang diterapkan KPU ini jelas-jelas telah membuat rakyat tidak suka, sehingga ini membuat KPU harus siap dimusuhi masyarakat. “Pertanyaan besarnya, kenapa KPU menyediakan dirinya dicaci oleh rakyat,” katanya.

Hendri Satrio khawatir ini akan memunculkan kesan bahwa aturan ini disiapkan untuk Gibran versus everybody. Analis Politik Survei Kedai Kopi menambahkan, dengan diubahnya konsep debat, KPU telah membuat serangkaian ketidakwajaran dalam proses demokrasi.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, seperti dikutip dari Vivanews.com, tak adanya debat khusus antar cawapres akan membuat publik tak bisa mengetahui lebih jauh kapasitas bakal orang nomor dua di RI ini. Dia juga menambahkan, perubahan itu melanggar regulasi dan tidak memahami aturan di Pasal 277 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, junto pasal 50 PerKPU no 5 tahun 2023 terkait debat cawapres.

“Cawapres itu bukanlah figur yang hanya menemani dan menjadi pendamping Presiden secara formal, namun Wapres seharusnya memiliki kapasitas dan kualitas yang setara dengan presiden,,” terang Airlangga Pribadi Kusman, Sabtu 2 Desember. Dia menambahkan, menghilangkan sesi debat khusus cawapres sama saja dengan merendahkan posisi cawapres.

Senada dengan pernyataan di atas, Todung Mulya Lubis dalam kapasitasnya sebagai Deputi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, “saya kira rakyat punya hak untuk menilai calon presiden dan wakil presiden mereka. Kalau tidak, apakah kita mau memilih kucing dalam karung?” katanya dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu 2 Desember, sebagaimana diberitakan oleh okezone.news.com. (r)