Lotim Mimpi Nol Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Diskriminasi Difabel

0
Pj Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik berpose bersama dengan NGO dalam acara aksi kolektif penghapusan kekerasan perempuan dan pemberdayaan disabilitas di pendopo Bupati, Sabtu, 2 Desember 2023. (Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur mimpi kasus kekerasan perempuan dan diskriminasi difabel nol. Menihilkan kasus kekerasan perempuan ini tidak bisa hanya dengan menghadirkan program pemerintah, namun dibutuhkan keberpihakan banyak pihak.

Demikian disampaikan Penjabat Bupati Lotim, H. M. Juaini Taofik dalam acara aksi Kolektif Penghapusan Kekerasan Perempuan dan  Pemberdayaan Disabilitas di Pendopo Bupati, Sabtu, 2 Desember 2023.

Salah satu upaya meraih mimpi tersebut, Pemkab Lotim sudah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penghapusan Kekerasan Perempuan dan anak. Perda tersebut ke depan bisa menjadi payung hukum aksi kolektif semua pihak.

Seiring dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan, diklaim Pj Bupati data terhadap kasus kekerasan  perempuan dan diskriminasi disabilitas ini bisa dikurangi. “Itulah fungsi pemberdayaan, kita pemerintah berperan memberikan kekuatan kepada masyarakat. Kita undang NGO agar banyak berperan. Semakin banyak yang menemani pemerintah maka capaian mimpinya bisa lebih mudah,” ujarnya.

Aksi kolektif dalam menghapus kekerasan perempuan dinilai penting. Pekerjaan non fisik lebih sulit dibadingkan pekerjaan fisik. Paslanya, yang dihadapi adalah manusia. Bukan benda mati yang bisa digeser.

“Saya senang sekali dengan aksi kolektif ini karena memang pemerintah tidak bisa sendiri. Semua pihak terlibat. Terpenting kesamaan pandangan terhadap perempuan dan disabilitas,” ungkapnya.

Selanjutnya ditekankan Juaini Taofik, pelayanan pemerintah harus ramah pada disabilitas. Tempat layanan juga berpihak pada disabilitas. Semua sentra pelayanan ada ramah anak, disabilitas dan perempuan.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Lalu Makrifuddin saat menjadi pemateri pada acara tersebut menjelaskan, banyaknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Lotim menjadi salah satu penyebab tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan  rawan perceraian. ‘’Hasil penelitian menyebut, 25 persen dari nikah dini ini berujung perceraian,’’ ungkapnya.

Karenanya, nikah dini harus bisa dicegah. Semua generasi harus memiliki persiapan yang matang baru menempuh pernikahan. Karena, bagi yang nikah dini ini urang siap hamil dan melahirkan. Kurang siap juga secara ekonomi. “Baru nikah, tinggalkan istri ke Malaysia karena tak siap secara ekonomi,” ungkapnya.

 Mantan Anggota DPR RI, Hj. Ermalena di tempat yang sama menguraikan soal angka disabilitas secara nasional di Indonesia cukup tinggi. Anak-anak difabel ini harus diberdayakan. Soalnya, kalau tak diberdayakan maka akan menambah angka kemiskinan.  “Angka kemiskinan akan naik 2 digit kalau tidak diberdayakan,” ungkapnya. (rus)