Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Kayu Bima Terus Berproses

0
Nasrun Pasaribu. (SuaraNTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, memastikan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal kayu di Dinas Perhubungan Kabupaten Bima tahun 2021 terus berproses di tahap penyidikan.

“Jadi, kasusnya masih terus berproses di tahap penyidikan umum dan belum ada yang kita tetapkan sebagai tersangka di kasus tersebut,” kata Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Nasrun Pasaribu, kepada wartawan, Kemarin. Nasrun meyakinkan, dalam pengusutan kasus tersebut, pihaknya terus melengkapi alat bukti setelah menemukan indikasi perbuatan pidana. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan saksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Iya, dari Kemenhub menyatakan pengadaannya tidak sesuai mekanisme dan ada juga yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan. Tinggal kita dalami lagi,” ujarnya. Dia pun memastikan, dalam penentuan kerugian negara di kasus tersebut pihaknya menggandeng BPKP Perwakilan NTB. Permintaan untuk melakukan audit sudah dilakukan tinggal menunggu hasilnya saja.

“Kita tinggal menunggu hasil penghitungan kerugian negara saja baru kita bisa lakukan penetapan tersangka,” terangnya. Disinggung terkait potensi kerugian negara di kasus tersebut, dia enggan untuk memberikan informasi lebih lanjut. Apalagi saat ini proses penghitungan yang dilakukan oleh BPKP masih terus berjalan.

“Nanti tunggu resminya saja (kerugian negera, red), kalau angka kasarnya sudah ada tetapi kita tidak bisa sampaikan,” tukasnya. Diberitakan sebelumnya, proyek pengadaan empat unit kapal kayu itu di Dinas Perhubungan (Dishub) menghabiskan anggaran sebesar Rp3,9 miliar ini dikerjakan oleh CV Sarana Fiberindo Mandiri dengan surat perjanjian kontrak kerja Nomor: 990.550/100/DISHUB/VIII/2021 tertanggal 05 Agustus 2021.

Periode pelaksanaan selama 132 hari kalender kerja terhitung sampai 15 Desember 2021. Meski pekerjaan telah dinyatakan rampung, namun pengadaan kapal yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) itu masuk sebagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB.

Dalam temuan, BPK NTB mencatat ada sejumlah permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Nominal kerugian yang muncul diduga mencapai Rp400 juta. Kasus ini juga sudah naik ke tahap penyidikan setelah sebelumnya diterbitkan surat penugasan penanganan kasus nomor SP-Gas/12/V/2022 Ditreskrimsus Polda NTB. Terakhir, 30 saksi telah dipanggil dan dimintai keterangan meski hingga saat ini, Polda masih belum menetapkan tersangka. (ils)