Bawaslu Soroti Blusukan di Malam Hari, Penerbitan STTP dan Pemasangan APK

0
Junaidin. (Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) – Bawaslu Kabupaten Bima menyoroti beberapa persoalan dalam masa kampanye. Mulai dari waktu blusukan, penerbitan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye, hingga lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin S.Pd mengatakan pihaknya mengantensi beberapa persoalan yang muncul selama tahapan kampanye yang sudah berjalan 6 hari, seperti rapat umum atau kampanye tatap muka dalam bentuk blusukan yang waktunya dilakukan pada malam hari.

“Kami mengimbau para caleg dan parpol agar menghindari kegiatan kampanye dan mengumpulkan massa pada malam hari, karena waktu dan ketentuannya tidak diatur,” katanya kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Selain itu lanjut dia, pihaknya juga mengantensi soal penerbitan STTP kampanye. Pasalnya selama ini, STTP yang menjadi kepatuhan caleg dan parpol dalam melaksanakan kegiatan kampanye itu, tidak pernah ditembuskan ke penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu dan KPU.

“Terkait penerbitan SPPT menjadi atensi kami dan akan dikoordinasikan ke Polres Bima. Karena selama ini, tidak pernah ditembuskan ke Bawaslu dan KPU,” ujarnya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Bima selama tahapan kampanye, yakni ketaatan para caleg dan parpol memasang bahan atau alat kampanye yang melanggar etika dan estetika. Pasalnya ditemukan banyak dipasang di pohon.

“Sebelum ditertibkan, kami minta parpol dan caleg secara sukarela menertibkan APK yang masih dipasang di pohon yang jelas-jelas melanggar estetika,” katanya.

Jauh sebelum masuk tahapan kampanye, Pria yang disapa Joe ini mengaku pihaknya menyampaikan secara persuasif kepada parpol dan para caleg agar mentaati aturan main pelaksanaan kampanye berdasarkan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama.

“Kami ingatkan dan kembali meminta caleg dan parpol untuk melakukan kampanye sesuai aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Terlepas dari persoalan teknis, Ia menambahkan sejak masa tahapan kampanye dimulai 28 November kemarin, hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Bima juga mendapatkan informasi dugaan keterlibatan Aparat Pemerintah Desa dalam kampanye, termasuk dugaan politik transaksional.

“Sejauh ini, kami sedang menelusuri informasi dugaan keterlibatan perangkat desa dan politik transaksional. Kalaupun ditemukan alat petunjuk, dan bukti tentu akan diproses sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (uki)