Sinkronisasi ke Pemprov dan Pusat, Bappeda Lobar Susun RPD 2025-2026 sebagai Acuan Penyusunan RKPD

0
Kepala Bappeda Lobar H. Akhmad Saikhu (Suara NTB/her), Kabid Litbang Renbang Bappeda Lobar, Deny Arif Nugroho (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Bappeda Lobar tengah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026. RDP ini disusun sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lobar tahun 2019-2024 berakhir tahun 2024 nanti.

RPD ini sebagai acuan Pemda dalam penyusunan perencanaan tahunan di masa transisi Pemerintah Lobar. Kepala Bappeda Lobar H. Akhmad Saikhu, S.E.,MM., mengatakan pihaknya sedang melakukan penyusunan RPD tahun 2025-2026. Penyusunan RPD ini dilakukan karena RPJMD berakhir tahun 2024, sehingga Pemda belum punya RPJMD sebagai acuan pembangunan.

Sementara tahun 2024 itu, Pemda harus menyusun RKPD tahunan untuk tahun 2025. “Ini (RPD) nanti sebagai acuan kita untuk menyusun RKPD yang mengacu pada RPJMD. Nah tahun 2024 RPJMD kita berakhir, sehingga perlu kita susun RPD sebagai acuan penyusunan RKPD tahun 2025,”jelas Saikhu, Jumat, 1 Desember 2023.

Dijelaskan, penyusunan RPD ini  sudah dilakukan pihaknya sejak tahun ini. Dalam penyusunan RPD ini, pihaknya konsultasi ke provinsi sebab pihak Pemprov juga melakukan hal yang sama. Banyak hal yang perlu dikonsultasikan ke Pemprov maupun pusat. ‘’Hal ini mau kita konsultasikan,”jelasnya.

Kepala Bidang Litbang Renbang Bappeda Lobar Deny Arif Nugroho, ST., ME., menerangkan, Surat Edaran (SE) Kemendagri soal RPD itu hari keluar di awal November. Sehingga pihaknya pun gerak cepat menyusun RPD ini. “Kita gerak cepat susun RPD ini,’’ jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, sejak awal pihaknya sudah konsultasi dan menanyakan ke Pemprov, dasar untuk menyusun RKPD 2025. Karena RPJMD Lobar berakhir tahun 2024, apakah mengacu RPJMD Provinsi ataukah RPJMN. Sementara RPJMD dan RPJMN juga sama-sama habis berlakunya.”Maka perlu disusun RPD ini, seperti Provinsi NTB. Maka kita susun RPD tahun 2025-2026, RPD itu kan bisa dua tahun, tiga tahun,”jelasnya.

RPD ini disusun selama transisi kepemimpinan Pemerintah Lobar. RPD ini dipakai pada saat kekosongan akibat belum adanya RPJMD tahun 2025-2026, sehingga RPD ini harus selesai pada Minggu ketiga bulan Januari.

‘’Harus selesai Januari pada Minggu ketiga, untuk penyusunan RKPD tahun 2025,”jelasnya. Artinya untuk penyusunan APBD tahun 2025 mengacu pada RPD tersebut. “Itu jadi acuannya,”imbuhnya. Dalam RPD itu nanti, direncanakan akan melanjutkan visi misi yang belum tercapai dan beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan saat ini. Acuan penyusunan RPD ini sendiri mengau Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan periode RPJMD berakhir pada tahun 2024.

Dalam Inmendagri yang ditandatangani Mendagri tersebut, diterangkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen rencana pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota. Khusus kepada Gubernur yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2026.

Bupati/Walikota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025-2026. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026 dan Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah (perkada). Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan perkada.

Selanjutnya diterangkan, penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan Renja PD Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang periode RPJMD berakhir tahun 2024, mengacu kepada Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026. Serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, RKP Tahun 2025, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2025.

“Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2023,”terang Mendagri dalam Inmendagri tersebut. Dalam Inmendagri itu juga diterangkan tata cara dan tahapan penyusunan RPD Provinsi atau Kabupaten/Kota dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Provinsi kabupaten/Kota tahun 2025-2026.

Dalam penyusunan RPD Tahun 2025-2026 memperhatikan beberapa hal, diantaranya kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024 hingga Tahun 2023. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi. Isu-isu strategis yang berkembang, antara lain implikasi penerapan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, digitalisasi daerah/optimalisasi cashless, lanjutan akselerasi upaya konvergensi penurunan prevalensi stunting.

Selain itu, memperhatikan penuntasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan/diversifikasi pangan, penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui pengembangan UMKM dan kewirausahaan. Middle income trap, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan keluarga, serta reformasi birokrasi yang didukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pengendalian inflasi daerah, penggalakkan penggunaan produk dalam negeri, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, pengelolaan sampah terpadu/circular economy, serta gender, disabilitas, dan inklusi sosial  Kebijakan nasional. Regulasi yang berlaku, antara lain UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan PERPU No. 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dilakukan Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 didasarkan pada isu strategis aktual. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah

dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota. Kabupaten/ kota juga harus memperhatikan evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai denganTahun 2023. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2023 dalam pencapaian hasil (outcome). Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah.  Kebijakan nasional. Regulasi yang berlaku. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders)pembangunan daerah.(her)