Sidang Kasus Metrologi, Sri Suzanna Dituntut 21 Bulan Penjara

0
Nampak terdakwa saat mendengar pembacaan tuntutan.(SuaraNTB/ils)

Mataram (Suara NTB) – Hj. Sri Suzanna mantan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Dompu, dituntut 21 bulan penjara dalam perkara korupsi pengadaan alat metrologi lengkap dan sarana prasarana lainnya. “Menuntut, meminta kepada majelis hakim  yang mengadili perkara pengadaan alat metrologi lengkap agar menjatuhkan hukuman pidana selama 1 tahun 9 bulan penjara kepada terdakwa Sri Suzanna,” kata Jaksa Penuntut Umum Ilham Shopian, Jumat, 1 Desember 2023.

Selain pidana kurungan, terdakwa juga dibebankan membayar pidana denda sebesar Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. JPU juga meminta majelis hakim untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa. “Kita juga meminta agar majelis hakim segera melakukan penahanan terhadap terdakwa di Rutan,” sebutnya.

Terdakwa dituntut demikian, karena terbukti bersalah melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sebelum membacakan tuntutan, penuntut umum telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal memberatkan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara hal meringankan, terdakwa tidak pernah menjalani proses hukum sebelumnya. Terdakwa berlaku sopan saat proses persidangan dilaksanakan dan memiliki tanggungan keluarga.

“Kami sudah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan sehingga tuntutan tersebut kami anggap sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa,” tukasnya. Di persidangan sebelumnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) H. Iskandar dan pelaksana kegiatan dari CV Fahrizal Yanrik yang juga menjadi terdakwa di perkara tersebut dituntut selama 21 bulan penjara.

Keduanya harus membayar pidana denda sebesar Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan penjara untuk terdakwa Iskandar. Sedangkan Yanrik dijatuhi pidana denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. Sementara untuk pidana uang pengganti, Iskandar tidak dibebankan membayar. Sementara Yanrik, dibebankan uang pengganti sebesar Rp135 juta dengan ketentuan jika tidak mampu membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh negara subsider 11 bulan.

Jaksa penuntut umum turut menyatakan, uang senilai Rp95 juta yang dititipkan oleh terdakwa Yanrik dirampas untuk negera sebagai uang pengganti kerugian negara yang timbul dalam perkara tersebut. Total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp398 juta berdasarkan hasil audit Inspektorat Provinsi NTB. (ils)