Lotim Lampaui Target UHC, Semua Warga Miskin Ekstrem Dapat JKN-KIS

0
Peluncuran capaian target UHC oleh Pj Bupati Lotim, H. M. Juaini Taofik, Jumat, 1 Desember 2023. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Jumat, tanggal 1 Desember 2023, 95,94 persen atau 1,335.525 jiwa penduduk Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Data ini menunjukkan Lotim sudah bisa melampaui target Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan JKN-KIS. Dari keseluruhan peserta JKN-KIS tersebut, seluruh warga miskin ekstrem di Lotim dipastikan sudah dapat program perlindungan sosial bidang kesehatan tersebut.

Penjabat Bupati Lotim, H. M. Juaini Taofik saat dikonfirmasi Suara NTB usai acara mengatakan, masyarakat miskin desil satu dan desil dua sudah menjadi peserta Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tahun 2024 mendatang, target UHC 98 persen penduduk Lotim siap akan diwujudkan.

Disampaikan, setiap tahunnya ada 24 ribu bayi lahir di Lotim. Jika dibagi 12, maka ada 2 ribu bayi lahir per bulannya. Fakta ini katanya menuntut pemerintah harus menambah lagi anggaran guna memastikan seluruh masyarakat terlindungi.

Setelah sebagian besar penduduk mendapat perlindungan sosial bidang kesehatan ini, diharapkan ada perubahan besar nanti dirasakan masyarakat.  BPJS kesehatan tidak masuk ke ranah kuratif saja, tapi juga ke arah promotif dan preventif sangat membantu.

Dampak besar yang diharapkan dari pencapaian target UHC ini adalah, perbaikan derajat kesehatan masyakarat Lotim. Dinas Kesehatan Lotim diminta tidak jumawa dengan pencapaian target UHC ini, karena upaya preventif untuk jaga kesehatan sangat penting. Dana kapitasi dari BPJS Kesehatan diketahui juga selama ini menjadi ‘’darah’’ bagi seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Lotim.

Menurut Pj Bupati, percuma banyak rumah sakit kalau tak punya BPJS Kesehatan. Dicontohkan, Rumah Patuh Karya Keruak sebelum kerjasama dengan BPJS Kesehatan hanya beberapa pasien saja yang datang berkunjung. Tapi setelah kerjasama banyak pasien. “Bukan mengundang orang sakit, tapi BPJS Kesehatan ini bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, dari 10 Kabupaten Kota se NTB, Kabupaten Lotim paling rendah Usia Harapan Hidup (UHH). Yakni rata-rata sampai usia 67 tahun. Angka ini di bawah rata-rata provinsi 69 tahun.

Setelah semakin banyak warga terlindungi JKN KIS, diyakini ke depan UHH Lotim akan naik. “Yakin bisa 67 lebih,” sebutnya.

Diyakinkan, parameternya dilihat dari jumlah rumah sakit yang sudah banyak dimiliki Lotim. Mulai dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong, Rumah Sakit Lombok Timur di Labuhan Haji, Rumah Sakit Patuh Karya di Keruak, Rumah Sakit Selaparang di Suela dan dalam waktu dekat Rumah Sakit Masbagik.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun mengemukakan pencapaian target UHC oleh Pemkab Lotim ini mencerminkan komitmen kuat. Dinilai, sudah muncul dari kesadaran bahwa kesehatan sesuatu yang penting. Kesehatan memang menjadi suatu kebutuhan.

Menurutnya, program JKN-KIS patut  dibanggakan. Karena program ini menjadi kebanggaan bangsa. Program gotong royong terbesar di Indonesia. Program perlindungan sosial yang dimiliki Indonesia ini beda dengan negara lain yang tidak gunakan prinsp gotong royong. “Kalau di negara lain terpisah dengan aparatur negaranya dengan pihak swasta dan lainnya, sedangkan kita di Indonesia yang sehat menolong yang sakit,” sebutnya.

Semakin banyak yang menjadi peserta JKN-KS, maka akan semakin banyak nya kunjungan, maka industri kesehatan makin sehat. Secara nasional, lebih dari 80 persen faskes di seluruh Indonesia dibiayai oleh JKN. Ini berdampak pada kesehatan pelaku usaha bidang kesehatan. Usia harapan hidup warga Indonesia diyakini makin naik.

Sekarang, sambungnya, data Kepesertaan JKN KIS masih ada ditemukan data penduduk NIK belum sepadan. “Mohon dukungan ke Pemda siap kerjasama, sudah identifikasi ada peserta JKN yang NIK belum ada, dengan data itu  diminta pro aktif untuk perbaikan NIK dan jangan sampai terkendala penggunaan JKN karena persoalan data kependudukan,” imbuhnya.  (rus)