APK Caleg Banyak Dipasang di Pohon

0
Alat peraga kampanye terlihat banyak dipasang di pohon. Padahal pemasangan media sosialisasi calon legislatif ini melanggar ketentuan. Tim terpadu Kota Mataram akan menertibkan APK yang melanggar aturan. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Tim terpadu Kota Mataram semestinya bergerak cepat. Pasalnya, banyak calon legislatif memasang alat peraga kampanye (APK) di pohon.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang dikonfirmasi pada Jumat, 1 Desember 2023 menjelaskan, penertiban alat peraga kampanye menjadi ranah Tim Terpadu Kota Mataram. Tim terpadu ini terdiri dari penyelenggara pemilu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan camat serta lurah se-Kota Mataram.

Untuk pemasangan alat peraga kampanye, Pemkot Mataram telah dikeluarkan surat keputusan ketetapan lokasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk memasang APK. “Kita sudah meminta KPU dan Bawaslu untuk mengingatkan mana yang tidak berkesesuaian dengan SK KPU Kota Mataram kalau ada inisiatif parpol atau capres dan cawapres untuk menurunkan secara mandiri,” kata Martawang.

Pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga banyak di pohon dan fasilitas umum banyak di Jalan Gora, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan TGH. Faisal.

Martawang menegaskan, penertiban terhadap APK berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh KPU. Akan tetapi, selama proses kampanye mulai dari 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 sebenarnya menjadi ranah penyelenggara pemilu. “Berbeda halnya saat sebelum masa kampanye kami Pemkot Mataram yang menjadi depan. Kalau sekarang ini yang jadi depan adalah Bawaslu,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Muhammad Yusril menjelaskan, berdasarkan PKPU 15 dan PKPU 20 tahun 2023 bahwasanya tahapan kampanye dimulai sejak 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Ada beberapa metode kampanye yakni salah satunya adalah penyebaran bahan kampanye. PKPU ini juga dipertegas dengan dikeluarkannya surat keputusan KPU Kota Mataram Nomor 181 tahun 2023 yang mengatur terkait zonasi pemasangan APK dan rapat umum bahwa di pohon, fasilitas publik, fasilitas pemerintah, tempat ibadah tidak diperkenankan.

Untuk penertiban APK yang melanggar ketentuan ini bukan menjadi ranah Bawaslu melainkan tim terpadu yang dibentuk bersama KPU, Bawaslu dan Pemkot Mataram. “Tim terpadu bekerja berdasarkan rekomendasi dari pengawas,” terangnya.

Secara proses bahwa pengawas tingkat kelurahan dan kecamatan mengidentifikasi APK yang melanggar dan tidak melanggar. Hasil identifikasi ini akan dibuatkan kajian untuk dibuatkan rekomendasi ke Bawaslu Kota Mataram. Selanjutnya, Bawaslu merekomendasikan ke partai politik untuk menindaklanjuti agar menurunkan APK yang melanggar aturan. Pihaknya memberikan waktu 1×24 jam dan jika tidak diindahkan maka akan diteruskan ke tim terpadu untuk ditertibkan. (cem)