APBD Dompu 2024 Disahkan, Defisit APBD Jadi Rp39,334 Miliar

0
Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, bersama Ketua DPRD Dompu, H. Andi Bachtiar, menunjukkan surat kesepakatan bersama Perda APBD Kabupaten Dompu tahun 2024 dalam rapat paripurna dewan, Rabu, 29 November 2023.(Suara NTB/ist)

Dompu (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Dompu bersama pemerintah daerah (Pemda)  Kabupaten Dompu akhirnya  menyepakati APBD Kabupaten Dompu tahun 2024. Setelah dilakukan pembahasan, APBD Kabupaten Dompu mengalami penambahan Rp10,939 M untuk pendapatan daerah, dan Rp11,909 M untuk belanja daerah. Akibatnya, APBD Kabupaten Dompu mengalami defisit sebesar Rp39,334 M atau meningkat dibandingkan nota keuangan yang diajukan sebesar Rp38,364 M.

Wakil Bupati Dompu, H Syahrul Parsan, ST, MT dalam jawaban pemerintah pada rapat paripurna Dewan yang dipimpin Ketua DPRD Dompu, H Andi Bachtiar, A.Md.Par menjelaskan, penambahan pendapatan daerah terjadi s etelah pembahasan RKA masing – masing SKPD oleh tim Banggar Dewan bersama tim TAPD, sehingga terjadi perubahan komposisi pendapatan dan belanja daerah. Sehingga pendapatan daerah menjadi 1 triliun 194 miliar 912 juta atau bertambah sebesar Rp10,939 M.

Penambahan ini bersumber dari pajak daerah sebesar Rp2,869 M., hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp5,470 M yang bersumber dari pendapatan BLUD, Jasa Giro, Deposito dan pemanfaatan BMD. Termasuk dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp2,6 M yang bersumber dari dana kapitasi JKN pada RSUD Manggelewa.

Penambahan juga terjadi pada pos belanja daerah sebesar Rp11,909 M dari 1 triliun 222 miliar 337 juta menjadi 1 triliun 234 miliar 247 juta. Penambahan ini terjadi karena belanja pegawai bertambah sebesar Rp587,868 juta akibat adanya penambahan anggaran untuk insentif pajak dan retribusi daerah dan ada penambahan anggaran untuk belanja honorarium kegiatan.

Belanja barang jasa juga bertambah sebesar Rp12,028 M. Penambahan ini disebabkan adanya pergeseran anggaran dari rekening belanja hibah, belanja modal dan belanja akibat bertambahnya pendapatan. Belanja hibah berkurang sebesar Rp2,928 M karena ada belanja yang digeser ke rekening belanja barang jasa. Belanja bantuan sosial bertambah sebesar Rp100 jutakarena ada koreksi rekening belanja.

Belanja modal tanah bertambah sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) hal ini disebabkan karena ada koreksi rekening belanja semula masuk rekening belanja hibah menjadi belanja modal. Belanja modal peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp513 juta karena ada pengalihan belanja dari semula belanja barang jasa ke belanja modal. Belanja modal gedung dan bangunan berkurang sebesar Rp903 juta karena kesalahan rekening belanja, sehingga belanja digeser dari belanja modal ke belanja barang jasa.

Belanja jalan, irigasi dan jaringan bertambah sebesar Rp2,234 M karena ada pengalihan belanja dari semula belanja barang jasa menjadi belanja modal dan karena adanya penambahan belanja karena bertambahnya pendapatan. Belanja modal aset tetap lainnya bertambah sebesar Rp75 juta karena adanya penambahan belanja akibat adanya penambahan pendapatan.

Belanja modal aset lainnya bertambah sebesar Rp48 juta karena pengalihan belanja dari semula belanja barang jasa menjadi belanja modal. Belanja bagi hasil bertambah sebesar Rp23,321 juta karena adanya kenaikan PAD dari pendapatan pajak daerah.

Penerimaan pembiayaan juga bertambah sebesar Rp970 juta karena adanya program kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaanya, sehingga harus dianggarkan kembali dan untuk menutup defisit belanja.

Setelah mendapat persetujuan bersama dari fraksi – fraksi Dewan, Ketua DPRD Dompu yang didampingi wakil Ketua, Jamaluddin, S.Sos dan langsung meminta persetujuan kembali dari anggota Dewan untuk kesepakatan bersamanya. Fraksi – fraksi Dewan yang menyatakan persetujuannya secara langsung diantaranya Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi gabungan Golkar dan Partai Hanura, Fraksi gabungan PKS dan PBB, serta fraksi gabungan PAN, PDIP, dan Berkarya membacakan pandangan fraksinya secara bergantian sebagai bentuk persetujuan.

Sementara Fraksi PKB tidak satupun yang hadir karena sedang berada di luar daerah. Tapi fraksi PKB, pandangan akhir fraksinya menyatakan persetujuannya. “Sebelum Perda APBD ini ditandatangani, saya ingin kembali menanyakan apakah dapat disetujui bersama,” tanya H Andi Bachtiar, A.Md.Par selaku ketua DPRD Dompu yang memimpin rapat paripurna dewan dan disambut kata setuju dari anggota dewan yang hadir, Rabu, 29 November 2023. (ula)