Rawan Terjadi Pelanggaran, Bawaslu Awasi Ketat Kunjungan Sekjen Gerindra di Ponpes dan Pendopo Bupati Loteng

0
Itratif. (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Bawaslu Provinsi NTB bakal mengawal ketat agenda kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Pulau Lombok. Upaya tersebut dilakukan Bawaslu untuk memastikan di masa kampanye pemilu 2024 ini, tak ada pelanggaran yang terjadi saat kunjungan petinggi Gerindra itu berlangsung.

Ketua Bawaslu NTB, Itratif yang dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan bahwa pengawasan terhadap setiap kegiatan politik saat ini kian diperketat. Pasalnya, saat ini telah masuk tahapan resmi kampanye. Potensi terjadinya pelanggaran tentu kian kuat. “Kami sudah bersurat ke parpol. Ini sebagai upaya pecegahan dan memastikan tidak ada pelanggaran, terutama penggunaan fasilitas dan tidak berkampanye di tempat ibadah, lembaga pendidikan,” kata Itratip saat ditemui di Mataram pada Kamis, 30 November 2023.

Diketahui agenda kunjungan Ahmad Muzani dijadwalkan akan menghadiri pengajian umum, dan silaturrahmi bersama pengurus PBNW. Bertemu pengurus Tidar NTB, milenial dan influencer, kemudian konsolidasi internal bersama pengurus dan caleg Partai Gerindra NTB. Selanjutnya berkunjung ke Ponpes Nurul Quran NU Lombok Tengah dan ke Pendopo Bupati Lombok Tengah.

Dari agenda kunjungan Sekjen DPP Gerindra tersebut, ada dua agenda yang bakal menjadi atensi Bawaslu adalah acara sowan Muzani ke sejumlah ponpes. Sebab ponpes sebagai lembaga pendidikan sekaligus rumah ibadah memang menjadi lokasi yang sangat rawan terjadinya pelanggaran.

Selain di ponpes, pihaknya juga bakal mengawasi kegiatan Muzani di Pendopo Bupati Lombok Tengah. Pasalnya, lokasi tersebut merupakan fasilitas pemerintah. Pihaknya mewanti-wanti agar fasilitas pemerintah tersebut tidak dijadikan sebagai medan kampanye. “Apalagi pendopo itu fasilitas pemerintah. Kami paham Bupati Lombok Tengah adalah Ketua DPD Partai Gerindra, normal saja dia menjamu, tetapi yang kita ingin pastikan jangan sampai di situ ada aktivitas kampanye. Begitu juga di ponpes, memang agak susah didefinisikan, karena di situ ada lembaga pendidikan dan juga tempat ibadah,” katanya.

Pengawasan ketat tidak saja hanya diperuntukkan untuk petinggi Gerindra tersebut. Tapi Bawaslu juga berkomitmen untuk memberi perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta pemilu. Terutama nanti saat ada agenda kampanye capres-cawapres di NTB. “Kami tidak akan pandang bulu,” tegasnya.

Diketahui masa kampanye Pemilu 2024 sudah berlangsung selama tiga hari. Dari pantauan jajaran Bawaslu sejauh ini pihaknya belum ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran kampanye di 10 kabupaten/kota di NTB. “Tiga hari ini masih nihil (pelanggaran),” jelas Itratip.

Terpisah Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Nauvar Furqani Farinduan yang dikonfirmasi perihal kunjungan Muzani, membenarkan informasi tersebut. Wakil Ketua DPRD NTB itu menerangkan, kehadiran Muzani khususnya dalam tahapan kampanye resmi pemilu 2024 guna memastikan perangkat tempur Partai Gerindra NTB tetap dalam kondisi prima.

“Pak Muzani hadir di NTB untuk memastikan konsolidasi kader, khususnya untuk pemenangan pileg dan pilpres di NTB. Tetap menjaga keutuhan, soliditas, serta prestasi yang sudah diraih pada 2019. Artinya Gerindra harus tetap jadi partai pemenang dan pilpres,” kata Farin.

Muzani dijadwalkan akan memimpin konsolidasi bersama ribuan kader Partai Gerindra NTB, juga sayap partai dan relawan Prabowo-Gibran. Semangatnya adalah mempertahankan prestasi Partai Gerindra pada pemilu 2019 di NTB. Menebalkan angka kemenangan Prabowo-Gibran dan menjadikan Gerindra tetap bertengger sebagai partai dengan raihan suara terbanyak di NTB pada pemilu 2024. (ndi)