Pemkab Lobar Belum Sepakati Hibah Pilkada

0
Rizal Umami. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) menjadi satu-satunya Pemerintah kabupaten (pemkab) di NTB yang belum menganggarkan dana hibah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Baik untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan hingga kini usulan anggaran dari dua lembaga penyelengara itu belum juga disetujui Pemkab Lobar.

Hal inipun menjadi atensi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat pelaksanaan zoom meeting dengan pihak KPU, Bawaslu dan Pemda seluruh Indonesia, Kamis, 30 November 2023. Sebab sebelumnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sudah disampaikan kepada Pemda seluruh Indonesia untuk menggarkan dana hibah Pilkada itu. “Di NTB hanya Lombok Barat yang belum menyepakati nominal NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), malah di kabupaten lain itu sudah ada yang ditrasfer dan tinggal mencairkan,” beber Ketua Bawaslu Lobar, Rizal Umami yang dikonfirmasi selepas melakukan Zoom meeting dengan Kemendagri.

Diungkapkan Rizal, koordinasi pihaknya dengan Pemda Lobar belum membuahkan hasil atas usulan Rp 16 miliar untuk dana pengawasan Pilkada 2024. Bahkan belum ada pembahasan lebih lanjut dengan Pemkab. Hal itupun kata Rizal tak dibantahkan Pemkab saat koordinasi dengan Kemendagri. “Kami pada posisinya bukan yang harus aktif, karena di Permendagri 51 itu sudah sangat jelas bahwa yang dibebankan untuk memberikan dana hibah itu adalah Pemda, dan di sana juga ada sanksinya,” beber Rizal.

Pada Permendagri itu sudah jelas menerangkan sanksi tegas yang diberikan kepada Pemda yang tak menganggarkan dana Hibah Pilkada. Mulai dari pemotongan 20 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah pusat untuk daerah, dan juga tidak akan memperoleh nomor registrasi untuk dana daerah.“Saya pikir itu sudah cukup menjadi wanti-wanti bagi Pemda untuk menyampaikan dana hibah itu kepada penyelenggara Pemilu,” jelasnya.

Padahal tenggang batas paling lambat NPHD itu dilakukan sebulan sebelum dimulainya tahapan pemilu untuk Pemilihan Kepala Daerah, Desember mendatang. Namun nyatanya kata Rizal hingga penghujung November ini belum ada kesepakatan sama sekali soal angka hibah tersebut. Apalagi berbicara tentang pencairan anggaran hibah itu 40 persen di 2023 dan 60 persen di 2024, seperti regulasinya.

“Di Permendagri itu diwajibkan pemda memberikan 40 persen di 2023 sebelum sebulan masa tahapan dimulai. Tapi sampai hari ini belum ada, jadi sangat lambat,” sasalnya. Diakuinya pihaknya sudah menurunkan angka usulan Hibah Pilkada tersebut kepada Pemda. Dari yang Rp 19 Miliar menjadi Rp 16 Miliar berdasarkan penyesuian dengan KPU Lobar atas pengurangan TPS yang ada di Lobar. “Dan perencanaan itu  (Bawaslu untuk kegiatan tahapan) sudah diawasi BPKP. Sehingga kami pikir tidak ada yang diselewengkan karena setiap itemnya sudah disepakati dan selesai dibahas,” ujarnya.

Karena kondisi itulah Kemendagri mengatensi dan melakukan Zoom Meeting untuk berbagai permasalahan itu. Meski demikian pihaknya masih husnuzzon dengan Pemkab yang kemungkinan menemui kendala administrasi. “Insya Allah hari ini (Kamis Red) akan ada pembahasan Pemda dengan Bawaslu untuk kesepakatan angka NPHD,” pungkasnya. (her)